Prabowo Tegas: Harga Sembako tak Boleh Naik hingga Lebaran - Republika
Prabowo Tegas: Harga Sembako tak Boleh Naik hingga Lebaran
Presiden menginstruksikan agar stok pangan dimonitor secara ketat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) agar harga sembilan bahan pokok (sembako) tidak boleh naik selama bulan Ramadhan hingga Lebaran. Zulhas mengatakan dirinya diminta turun langsung ke daerah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
"Saya diperintah untuk keliling memastikan pangan, MBG (Makan Bergizi Gratis), Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih), kemudian pengolahan sampah berlangsung dengan baik. Tentu sembako selama puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik," kata Zulhas usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Ia menambahkan Presiden juga menginstruksikan agar stok pangan dimonitor secara ketat selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri. "Ya, kami memastikan bulan puasa sampai Lebaran ini stok pangan dimonitor secara ketat," ujar Zulhas.
Dalam kesempatan terpisah, Presiden juga memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas isu energi, terutama terkait krisis di kawasan Timur Tengah. Bahlil melaporkan kondisi terkini sektor energi menyusul penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam waktu yang belum ditentukan.
Selat Hormuz merupakan jalur vital (choke point) pengiriman minyak dunia, terutama bagi negara-negara eksportir di kawasan Asia Barat menuju pasar Asia.
"(Laporan kepada Bapak Presiden) menyangkut kondisi geopolitik, penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Ini juga antisipasi terhadap pasokan minyak dunia, karena bagaimana pun kita masih melakukan impor menjelang Lebaran," ujar Bahlil.
Halaman 2 / 2
Dampak Konflik ke Indonesia
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan tiga tekanan utama terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan tersebut mulai dari gangguan pasokan energi hingga perlambatan sektor logistik dan pariwisata.
Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah mendorong kenaikan harga minyak dunia. Gangguan pada jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz dan kawasan Laut Merah menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas pasokan energi global.
“Yang pertama terganggu tentu suplai minyak. Kedua, transportasi logistik. Dan ketiga, sektor pariwisata akan sangat terdampak,” kata Airlangga di Jakarta, Senin.
Menurut dia, terganggunya pasokan minyak akan berdampak langsung pada kenaikan biaya energi dan aktivitas ekonomi. Ketidakpastian pasokan juga berpotensi meningkatkan tekanan harga di pasar domestik.
Gangguan pada jalur pelayaran internasional turut memengaruhi arus logistik global. Kondisi tersebut berisiko menaikkan biaya pengiriman barang serta memperlambat distribusi perdagangan antarnegara.
Airlangga menambahkan dampak konflik terhadap perdagangan dan ekspor sangat bergantung pada durasi eskalasi di kawasan tersebut. “Dampaknya sangat tergantung pada berapa lama konflik berlangsung. Karena itu, kita terus memonitor apakah konflik ini berlangsung singkat atau berkepanjangan,” ujarnya.
Pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Langkah antisipasi disiapkan dengan memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber pasokan dari luar kawasan Timur Tengah.
Selain itu, pemerintah membuka opsi impor energi dari berbagai negara sesuai ketersediaan pasokan dan kondisi pasar internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia berpotensi mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kondisi tersebut akan berdampak pada biaya produksi dan daya beli masyarakat. “Otomatis akan naik seperti saat perang Ukraina, tetapi kali ini suplai dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC menambah kapasitasnya,” kata Airlangga.
Pemerintah menegaskan akan terus mencermati dinamika konflik dan pergerakan harga energi global. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan meminimalkan dampak ekonomi menjadi prioritas dalam mempertahankan ketahanan ekonomi nasional.