Puan Minta Pemerintah Tak Bikin Kebijakan Naikkan Harga Jelang Lebaran - Detik
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk merespon dampak konflik di Timur Tengah dengan baik.
Artinya, Puan berharap adanya kepastian kebijakan menjelang Idul Fitri tidak membebani masyarakat, terutama terkait biaya mudik, transportasi, dan harga kebutuhan pokok.
Seperti diketahui, harga minyak dunia telah menyentuh angka US$ 110 per barel. Kondisi tersebut telah melebihi asumsi ICP pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berada pada level US$ 70 AS per barel.
Puan juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah yang ditimbulkannya dari perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.
"Masih ada dua minggu ini di menjelang Lebaran, tentu saja kami akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan semua mitigasi, antisipasi hal-hal yang terbaik untuk dilakukan," ujar Puan dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV 2025-2026, Selasa (10/3/2026).
"Jangan sampai menjelang Lebaran ada hal-hal yang tidak diantisipasi dan dimitigasi sehingga membebani dan memberatkan masyarakat, apakah itu transportasi, masalah pangan, dan lain sebagainya," sambungnya.
Puan bilang saat ini rakyat Indonesia terus mengharapkan pemerintah hadir untuk membawa perubahan dalam hidupnya. Hal ini bisa melalui banyaknya lapangan kerja yang dibuka, akses pelayanan pendidikan semakin luas dan gampang dijangkau hingga akses kesehatan yang tak berbelit dalam prosesnya.
"Dalam situasi perekonomian tersebut, dan pada saat yang sama, rakyat masih terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan; serta memperkuat ekonomi kerakyatan," terang Puan.
Puan menambahkan DPR akan menjaga kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap mampu menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Harapannya, tidak ada masyarakat yang turun kelas.
"Oleh karena itu politik anggaran Pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan bahwa rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya, mendapat pekerjaan, penghasilannya meningkat, mendapatkan pelayanan umum yang berkualitas, merasa aman dan tentram," pungkas Puan.
(hrp/hns)