Ada satu periode dalam sejarah ketika rupiah nyaris kehilangan nilainya. Dalam waktu singkat, kurs jatuh tajam dan memicu krisis besar di Indonesia. Peristiwa itu terjadi saat krisis moneter 1997-1998.

Mengutip data Bank Indonesia dalam publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) serta Laporan Tahunan BI 1998, Kamis (19/3/2026), nilai tukar rupiah yang masih berada di kisaran Rp 2.300 per dolar AS pada pertengahan 1997, terperosok sampai Rp 16.000 per dolar AS pada Januari 1998.

Pelemahan tajam ini membuat harga barang impor melonjak. Indonesia yang saat itu masih bergantung pada bahan baku impor langsung terkena imbas.

Tekanan harga pun tak terhindarkan. Dalam Laporan Tahunan 1998, Bank Indonesia mencatat inflasi melonjak hingga 77,6% (year-on-year), menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Kenaikan harga ini terjadi hampir di seluruh sektor, mulai dari pangan hingga energi, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat secara drastis.

Di sisi lain, dunia usaha juga terpukul.

Laporan World Bank berjudul Indonesia: From Crisis to Opportunity (1999) mencatat banyak perusahaan Indonesia saat itu memiliki utang luar negeri dalam dolar AS tanpa mekanisme lindung nilai (hedging). Ketika rupiah jatuh, beban utang melonjak tajam dan memicu gelombang kebangkrutan korporasi.

Krisis kemudian menjalar ke sektor keuangan.

Dalam arsip kebijakan dan laporan Bank Indonesia serta dokumen pemerintah 1998, tercatat puluhan bank dilikuidasi akibat krisis likuiditas dan memburuknya kualitas kredit. Untuk menanganinya, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Keppres No. 27 Tahun 1998.

Dampak paling dalam terlihat dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik dalam publikasi Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 1998 mencatat ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 13,13% (year-on-year). Ini menjadi kontraksi terdalam dalam sejarah ekonomi modern Indonesia.

Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi, tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial dan politik.

Untuk menahan krisis, Indonesia menandatangani kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) melalui Letter of Intent pertama pada Oktober 1997, yang kemudian diperbarui beberapa kali hingga 1998. Program ini mencakup restrukturisasi perbankan, reformasi sektor keuangan, dan penyesuaian kebijakan fiskal serta moneter.

Meski menuai pro dan kontra, program ini menjadi bagian penting dalam proses pemulihan ekonomi.

Periode 1997-1998 menjadi titik terendah nilai rupiah sekaligus salah satu masa paling berat dalam sejarah Indonesia. Dalam waktu singkat, pelemahan mata uang mampu menjatuhkan sektor usaha, mengguncang perbankan, dan menekan daya beli masyarakat secara bersamaan.

Pengalaman ini kemudian mendorong berbagai reformasi, mulai dari penguatan sektor keuangan hingga pengelolaan nilai tukar yang lebih hati-hati.

Kini, meski rupiah masih berfluktuasi mengikuti dinamika global, fondasi ekonomi Indonesia dinilai jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis 1998.