JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana menghemat anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mencontohkan langkah Pakistan yang melakukan penghematan anggaran setelah eskalasi konflik meningkat.

Presiden menyebutkan sejumlah opsi penghematan yang dapat ditempuh pemerintah, mulai dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), efisiensi kegiatan, hingga penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Prabowo Dorong Penghematan Imbas Konflik Timur Tengah, Pertimbangkan WFH ASN

Kepala Negara bakal meminta para Menteri Koordinator (Menko) untuk membicarakan lebih lanjut opsi-opsi tersebut.

Prabowo pun menyinggung bahwa Indonesia punya pengalaman mengatasi krisis saat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

“Jadi, ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko. Nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19, berhasil kita dan kita mampu,” tutur Prabowo.

“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” imbuh dia.

Ia juga meminta jajarannya mempelajari langkah Pakistan yang menganggap perang antara AS dan Iran sebagai situasi kritis hingga menyebutnya sebagai “critical measures”.

“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” kata Prabowo.

Antisipasi defisit APBN

Mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa penghematan perlu dilakukan meskipun kondisi global belum mencapai titik terburuk.

Langkah tersebut penting untuk menjaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semakin melebar akibat kenaikan harga minyak dunia pascakonflik.

“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit,” ujar Prabowo.

DPR ingatkan pelayanan publik jangan terganggu

Rencana penerapan WFH bagi ASN juga mendapat respons dari DPR.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran di tengah situasi global yang tidak menentu.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik.

Baca juga: Menteri HAM Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis Kontras

“Yang terpenting bagi kami adalah program WFA atau work from anywhere itu sama sekali tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Rifqi, saat dihubungi, Sabtu (14/3/2026).

Ia meminta agar setiap kementerian dan lembaga memiliki indikator kinerja yang jelas apabila kebijakan tersebut diterapkan.

“Kita tidak boleh sama sekali mentolerir hadirnya konversi dari kegiatan konvensional ke WFH itu membuat kemudian pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan berpemerintahan itu justru bisa mengganggu kehadiran negara terhadap masyarakatnya,” tutur dia.

Sepanjang dua syarat tersebut dipenuhi, Rifqi menegaskan Komisi II DPR mendukung langkah pemerintah.

Menurut dia, kebijakan itu bertujuan menekan biaya operasional birokrasi agar fluktuasi APBN akibat konflik di Timur Tengah tetap terkendali.

“Terutama subsidi terhadap BBM dan hal-hal lain yang memungkinkan melemahnya nilai rupiah, itu bisa tetap terkendali dengan baik,” lanjut dia.

APBN berpihak pada rakyat

Di sisi lain, Rifqi menekankan agar kebijakan penghematan tidak mengurangi keberpihakan anggaran negara kepada masyarakat.

Baca juga: Mudik Lebaran, Prabowo: Usahakan Tak Ada Antrean

Pemerintah, kata dia, harus memastikan berbagai subsidi tetap berjalan.

“Termasuk subsidi BBM kepada mereka yang membutuhkan harus tetap diberikan di tengah ketidakpastian dan atau kontraksi yang hadir saat ini,” ucap Rifqi.