KENDARIPOS. CO. ID -- Pemerintah Iran membantah keras laporan adanya negosiasi dengan pihak Amerika Serikat. Pihak Iran justru menuding Washington saat ini ketakutan dan mulai berpikir untuk mundur dari perang melawan mereka.

Dalam pernyataan terbarunya, pejabat Teheran menegaskan tidak ada komunikasi dengan Presiden AS Donald Trump, baik langsung maupun melalui perantara.

"Tidak ada komunikasi dengan Trump, tidak secara langsung maupun melalui mediator.” ujar sumber uang dekat dengan milisi pro-Iran seperti laporan Channel 14 yang dilansir dari suara. com, Selasa (24/3/2026).

Ia menambahkan bahwa perubahan sikap AS terjadi karena kekhawatiran akan respons keras Iran terhadap infrastruktur energi di kawasan.

Juru bicara komisi keamanan nasional parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, bahkan menyebut Washington kembali mundur.

"Trump dan Amerika Serikat sekali lagi mundur,” ujarnya, seraya mengklaim hal itu sebagai bukti keberhasilan strategi Iran.

Kementerian Luar Negeri Iran juga membantah adanya negosiasi. Dalam pernyataan resminya, Iran mempertegas sikap tersebut dan menyatakan tidak ada pembicaraan antara Teheran dan Washington.

Kemenlu Iran menilai pernyataan Trump hanya bagian dari upaya menekan harga energi dan memberi waktu untuk rencana militer.

Situasi ini kontras dengan pernyataan sebelumnya dari Gedung Putih. Donald Trump sempat mengklaim adanya pembicaraan yang baik dan produktif dengan Iran, bahkan menunda ultimatum militer selama 120 jam.

Di tengah ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan sikap keras negaranya.

“Kami sama sekali tidak dalam suasana untuk berbicara,” katanya, menegaskan penolakan terhadap narasi negosiasi.

Sebelumnya, Trump mengeluarkan ultimatum agar Iran membuka penuh jalur strategis Selat Hormuz dalam 48 jam. Trump mengancam akan menghancurkan fasilitas listrik Iran jika tuntutan tidak dipenuhi.

Iran merespons dengan ancaman balasan serius. Teheran memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap infrastruktur energinya akan dibalas dengan serangan terhadap infrastruktur kritis milik AS dan sekutunya di kawasan.

Ketegangan bahkan meningkat dengan laporan potensi serangan terhadap fasilitas air di negara-negara Teluk.

Seorang pejabat PBB memperingatkan bahwa skenario ini bisa memicu krisis kemanusiaan besar jika benar terjadi.

Di saat bersamaan, laporan media AS menyebut adanya pengerahan besar-besaran pasukan dan kapal induk menuju kawasan Selat Hormuz.

Militer AS dikabarkan siap menghadapi konfrontasi terbuka demi menjaga jalur perdagangan dunia tetap aman. (int)