Ringkasan Berita:

• Pengamat HI UI soroti opsi penangguhan partisipasi Indonesia di BoP.
• Serangan Israel di Lebanon dinilai tanpa komitmen de-eskalasi.
• Total 11 prajurit TNI jadi korban, 3 gugur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Agung Nurwijoyo, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penangguhan partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Langkah ini dinilai sebagai respons diplomatik atas eskalasi konflik antara militer Israel dan Hizbullah di Lebanon yang sejak awal Maret 2026 terus meningkat, menyusul serangan militer AS–Israel ke Iran pada akhir Februari 2026.

Serangan Israel dan Opsi Penangguhan

Agung menegaskan, serangan Israel terhadap Lebanon menunjukkan tidak adanya komitmen nyata terhadap upaya de-eskalasi.

“Saya memandang bahwa memang opsi penangguhan partisipasi menurut saya lebih merupakan opsi yang rasional dan terukur,” kata Agung, Sabtu (4/4/2026).

“Apalagi memang tidak ada terdapat semacam jaminan yang jelas atas komitmen nyata dari Israel dalam hal ini terhadap upaya de-eskalasi, penghormatan terhadap mandat perdamaian dan jaminan perlindungan bagi pasukan Indonesia,” tambahnya.

Agung menjelaskan, penangguhan bukan berarti Indonesia menarik diri dari komitmen perdamaian dunia, melainkan bentuk tekanan politik dan diplomatik yang sah.

Opsi ini juga menjadi sinyal agar ada perbaikan konkret dalam perlindungan pasukan dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.

Baca juga: Jet Tempur AS Jatuh di Iran, Pilot Diburu Lewat Sayembara Berhadiah

Diplomasi Tegas dan Konstruktif

Menurut Agung, posisi penangguhan partisipasi dapat dipahami sebagai strategi diplomasi Indonesia yang tegas namun tetap konstruktif.

“Indonesia tetap berada dalam koridor bebas dan aktif, tetapi tidak mengorbankan kepentingan nasionalnya, bahkan Indonesia juga tidak mengorbankan keselamatan para prajuritnya di tengah situasi yang belum memberikan jaminan keamanan,” ujarnya.

Ia menekankan, misi penjaga perdamaian memiliki mandat mulia menjaga stabilitas global. Namun pengerahan pasukan tidak boleh dilakukan tanpa jaminan keselamatan memadai.

“Indonesia perlu tetap konsisten dalam politik luar negeri bebas aktif, mendorong perdamaian dunia, tapi juga tegas melindungi kepentingan dan keselamatan personelnya,” pungkas Agung.

Total 11 Prajurit TNI Jadi Korban

Sejak akhir Maret 2026, 11 prajurit TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon menjadi korban.

3 April 2026: Tiga prajurit TNI terluka dalam ledakan di fasilitas PBB dekat El Adeisse. Dua luka parah kini stabil setelah perawatan medis.

Sebelumnya: Empat prajurit TNI dari Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL menjadi korban ledakan proyektil artileri di Adchit Al Qusayr.

• Praka Farizal Rhomadhon gugur.
• Praka Rico Pramudia luka berat.
• Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan luka ringan.

30 Maret 2026: Ledakan kendaraan di Lebanon Selatan menewaskan Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan, serta melukai Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto.

Jenazah tiga prajurit yang gugur dijadwalkan tiba di Jakarta pada Sabtu (4/4/2026) sore.

Eskalasi Konflik Lebanon

Ketiga insiden terjadi di tengah konflik Israel–Hizbullah yang semakin memanas sejak awal Maret 2026. Eskalasi dipicu serangan militer AS–Israel ke Iran pada akhir Februari 2026. Saat ini UNIFIL masih melakukan penyelidikan atas rangkaian serangan yang menimpa peacekeepers, termasuk prajurit TNI.