Presiden RI Prabowo Subianto saat tiba di Bandara Militer Marka, Amman, Yordania, Selasa, 24 Februari 2026 sekitar pukul 20.00 waktu setempat. (Foto: BPMI Setpres)

Dalam waktu kurang dari dua tahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah menghabiskan waktu hampir 100 hari di luar negeri. Angka yang fantastis bagi seorang pemimpin negara yang di awal masa jabatannya menyerukan efisiensi besar-besaran bagi anak buahnya. Namun, bagi Prabowo, ini bukan sekadar jalan-jalan; ini adalah urusan 'perut' bangsa dan eksistensi di panggung dunia.

Kritik tajam yang menyebut kunjungannya hanya membuang anggaran ditangkis langsung oleh sang Presiden. Dalam sidang kabinet di Istana Merdeka, Rabu, 8 April 2026, Prabowo menegaskan bahwa manuver globalnya didorong oleh insting bertahan hidup di tengah bara konflik Timur Tengah.

"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana," tegasnya dengan gaya bicara yang blak-blakan.

Baginya, penutupan Selat Hormuz akibat perang AS-Israel melawan Iran adalah lonceng bahaya bagi ketahanan energi nasional. Jika ia tidak menjemput bola ke mancanegara, pasokan minyak Indonesia bisa tamat.

Angka di Balik Awan: 49 Kunjungan, 28 Negara

Data tidak berbohong. Sejak November 2024 hingga April 2026, Prabowo telah melangsungkan 49 kali kunjungan luar negeri ke 28 negara. Secara akumulatif, ia menghabiskan 95 hari di udara dan daratan asing.

Malaysia menjadi destinasi favorit dengan lima kali kunjungan, disusul Uni Emirat Arab (empat kali), serta Amerika Serikat, Inggris, dan Mesir (masing-masing tiga kali). Puncaknya terjadi pada awal menjabat, di mana ia menyambangi enam negara—termasuk China dan AS—hanya dalam waktu 15 hari.

Diplomasi Strongman atau Kehilangan Pijakan?

Meski pemerintah mengeklaim keberhasilan, para pakar hubungan internasional memberikan catatan kritis. Radityo Dharmaputra dari Universitas Airlangga melihat gaya diplomasi Prabowo sangat khas 'individualis' dan mencerminkan karakter strongman.

"Pak Prabowo ingin tampil langsung. Dia ingin ada di 'klub' pemimpin besar dunia yang berego tinggi," ujar Radityo.

Namun, ada harga yang harus dibayar. Prinsip 'Bebas Aktif' Indonesia kini dianggap kehilangan kompas. Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) bentukan Donald Trump membuat Indonesia terkesan 'tumpul' di hadapan AS. Ironisnya, dalam upaya mendamaikan Iran-AS, Pakistan justru lebih menonjol ketimbang Indonesia.

Investasi: Realita atau Sekadar Angka Komitmen?

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pasang badan dengan menyodorkan deretan "piala" investasi:

• Inggris: Komitmen Rp90 triliun dan pembangunan 1.500 kapal nelayan.
• Rusia: Kemitraan Danantara-RDIF senilai Rp35 triliun.
• Korea Selatan & Jepang: Perjanjian bisnis fantastis senilai Rp575 triliun.
• AS: Negosiasi tarif dagang yang turun dari 32 persen menjadi 19 persen.

Namun, Tia Mariatul Kibtiah dari Universitas Binus mengingatkan agar publik tidak silau dengan angka. Ia mempertanyakan transparansi dan realisasi dari komitmen tersebut.

"Pemerintah mesti terbuka. Apakah ini investasi baru atau cuma lanjutan? Mengapa perusahaan besar justru ada yang keluar dari Indonesia kalau klaimnya sukses?" kritik Tia. 

Ia juga menyoroti kegagalan diplomasi Indonesia dalam membebaskan dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz, padahal Malaysia bisa melakukannya karena berani bersikap tegas terhadap AS-Israel.

Paradoks Efisiensi

Di satu sisi, Prabowo memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian hingga Rp300 triliun demi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun di sisi lain, intensitas lawatan sang Presiden tetap tinggi. Seskab Teddy berkilah perjalanan dilakukan secara efektif menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa perlakuan khusus.

Pada akhirnya, 95 hari lawatan Prabowo adalah pertaruhan besar. Apakah Indonesia akan benar-benar menjadi pemain kunci yang disegani, atau hanya menjadi pengikut di balik bayang-bayang kekuatan besar dunia demi sekadar mengamankan angka di atas kertas APBN?

Waktu yang akan menjawab, apakah 'jalan-jalan' ini membuahkan hasil nyata bagi piring makan rakyat atau hanya kepuasan ego di panggung diplomasi internasional.

Topik