Ringkasan Berita:

• Dua siswa SMPN 33 Gresik tertembak peluru nyasar diduga dari latihan TNI AL saat kegiatan sekolah, menyebabkan luka serius dan trauma.
• Keluarga korban mengaku mendapat tekanan untuk damai, sempat berselisih soal perawatan dan barang bukti, lalu meminta bantuan Presiden karena mediasi buntu.
• TNI AL membantah intimidasi, menyatakan telah memberi bantuan medis, namun menyebut tuntutan Rp3,3 miliar tidak wajar dan asal peluru masih diselidiki.

TRIBUNNEWS.COM - Insiden peluru nyasar dari senjata api aparat kembali terulang di Indonesia.

Terbaru, dua siswa dari SMPN 33 Gresik, Jawa Timur, diduga terkena peluru nyasar dari anggota TNI AL, pada 17 Desember 2025 silam.

Salah satu korbannya bernama Darrell Fausta Hamdani (14) yang terkena peluru nyasar di bagian tulang tangan, sedangkan temannya Renheart Okto Hananya tertembak di area punggung.

Kedua siswa itu diduga terkena peluru nyasar tengah mengikuti kegiatan sosialisasi SMKN Krian Sidoarjo di Musholla SMPN 33 Gresik.

Ibu Darrell bernama Dewi Murniati membagikan ceritanya.

Ia mengaku pertama kali mendapatkan kabar anaknya tertembak setelah dihubungi pihak sekolah pada pukul 10.00 WIB.

Dewi langsung menuju ke Rumah Sakit Siti Khadijah, Sidoarjo, tempat putranya dirawat.

Di lokasi, dia didatangi seorang perwira TNI AL untuk menyampaikan sejumlah hal.

Pertama ada permintaan maaf secara langsung terkait kejadian.

"Beliau menyampaikan yang pertama adalah permohonan maaf. Yang kedua menyampaikan bahwasanya benar pada hari kejadian itu sedang berlangsung latihan tembak dari Marinir. Terkonfirmasi ada empat batalion di sana," ucapnya, dikutip dari kanal YouTube Kompas.com, Jumat (3/4/2026).

Dewi melanjutkan, perwira tersebut meminta kasus penembakan diselesaikan dengan cara damai.

Ia juga dilarang untuk tidak memviralkan insiden peluru nyasar yang menimpa anaknya.

"Beliau meminta kepada keluarga korban untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan saya tidak boleh laporan ke mana-mana dan saya tidak boleh memviralkan."

"Beliau juga menyampaikan komitmen akan bertanggung jawab penuh mulai penyembuhan pemulihan anak-anak sampai tuntas," lanjutnya.

Dewi dalam kesempatannya menerima permohonan maaf dari pihak TNI AL, namun untuk proses hukum akan dibahas setelah kondisi korban membaik.

Permasalahan mulai muncul saat korban hendak dioperasi.

Dewi dituding mengambil kesempatan dalam kesempitan karena memilih kamar perawatan yang bagus.

Ia kemudian mendapatkan protes dari seorang oknum TNI.

Baca juga: Ibu Korban Peluru Nyasar di Gresik Mengaku Diminta Hapus Konten & Minta Maaf

"Beliau memperkenalkan dirinya sebagai orang kesatuan karena memang pakai baju loreng pada saat itu. Beliau menyampaikan yang intinya adalah seolah-olah saya ini memanfaatkan kesatuan dengan mengambil kamar tipe VIP B."

"Di situ saya jelaskan bahwasanya saya mengambil tipe itu menyesuaikan kemampuan dan kenyamanan saya," kata Dewi.

Perdebatan tersebut membuat jadwal operasi anak Dewi mundur beberapa jam.

"Ada beberapa jam yang membuat anak saya ini tidak segera ditangani. Padahal kondisinya saat itu emergency," tambah Dewi.

Permasalah selanjutnya terjadi setelah operasi berhasil dilakukan.

Pihak Dewi telah meminta tim dokter agar menyimpan peluru sebagai barang bukti.

Namun dari pihak TNI AL, ingin mengambil peluru tersebut.

"(Ada namanya) Mayor Tri yang meminta izin ambil peluru. Saya sudah menyampaikan saat di IGD agar peluru disimpan baik-baik," tegas Dewi.

Minta Tolong ke Presiden Prabowo

Kasus dugaan peluru nyasar semakin 'panas' saat Dewi membuat surat terbuka.

Ia memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto hingga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar ikut turun tangan.

Video tersebut diunggah Dewi lewat akun TikTok pribadinya @dee_1983.

Dalam video Dewi mengaku telah melakukan mediasi pertama pada 7 Januari 2026 lalu.

Sayangnya tidak ada hasil yang disepakati termasuk setelah dilakukan mediasi kedua

Dewi dalam mediasi meminta agar pihak TNI AL melakukan evaluasi terkait operasional lapangan Bumi Marinir Karang Pilang Surabaya tembak agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Kedua, ia meminta pihak TNI AL bisa menjamin masa depan kedua korban atas luka yang akan dibawa seumur hidup.

Ditambah kondisi psikologis Darrell mengalami trauma akut.

"Cita-cita korban ingin jadi polisi. Apakah bisa dengan luka yang membekas dan itu dibawa seumur hidup (jadi polisi)," tegas Dewi.

Dewi kemudian melayangkan somasi kepada pihak TNI AL pada 19 Januari 2026 dan 27 Januari 2026.

Namun bukan jawaban, pihak Dewi malah menerima dugaan intimidasi.

"Oleh karena itu, mulai dari rumah sakit hingga di rumah banyak hal saya terima. Saya  merasa sangat tidak nyaman. Oleh karenanya, saya melaporkan kejadian ini ke Pomal Lantamal 5 Surabaya," kata Dewi.

Di akhir videonya, ia meminta perlindungan hukum kepada Presiden Prabowo Subianto hingga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

"Saya sudah melayangkan surat permohonan perlindungan yang salah satunya saya tujukan ke bapak-bapak (Prabowo dll) yang saya sebut di awal untuk perlindungan hukum saya pak. Jadi saya mohon atensinya pak untuk perkara ini benar-benar dikawal," tutup Dewi.

Hingga Jumat pagi, video di atas sudah ditonton lebih hampir 1 juta kali.

Ratusan warganet ikut meramaikan dengan berbagai komentarnya.

Termasuk mendukung proses hukum yang dilakukan Dewi.

Baca juga: Siswi MTsN 1 Lumajang Diduga Tertembak Peluru Nyasar di Sekolah, Korban Jalan Kaki ke IGD

Respons Pihak TNI AL

Merespons hal tersebut, Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa pihaknya telah bergerak cepat sejak awal kejadian, baik melalui koordinasi lapangan maupun bantuan medis.

"Kami tegaskan tidak pernah ada tindakan intimidatif terhadap keluarga korban," ujar Fauzi dalam keterangan resminya, Kamis (2/4/2026).

Fauzi memaparkan bahwa Marinir telah membiayai seluruh operasi pengangkatan proyektil, perawatan rumah sakit, hingga pemberian santunan.

Terkait buntuya mediasi, ia menyebut pihak keluarga mengajukan tuntutan materiil dan immateriil sebesar Rp3,3 miliar untuk dua korban. Nilai tersebut dinilai pihak kesatuan tidak patut dan tidak berkeadilan.

Mengenai asal-usul peluru, Fauzi menekankan bahwa penyelidikan masih berjalan.

"Sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah peluru tersebut berasal dari Korps Marinir atau bukan. Masih perlu pendalaman teknis lebih lanjut," pungkasnya.

Sebagai informasi pembanding, pihak Marinir mengungkapkan bahwa kasus korban lain dalam insiden yang sama, Renheart Okto Hananya, telah selesai secara kekeluargaan pada Maret 2026.

Orang tua Renheart dilaporkan telah mencabut kuasa pendampingan dan sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum setelah menerima bantuan pengobatan serta santunan dari kesatuan.

(Tribunnews.com/Endra/Danang Triatmojo)