Indonesia Berpotensi Dapat Pemasukan dari Selat Malaka, Ini Kata Menkeu - Republika
Indonesia Berpotensi Dapat Pemasukan dari Selat Malaka, Ini Kata Menkeu
Posisi strategis Indonesia dinilai memberi peluang ekonomi.
Rep: Dian Fath Risalah
ANTARA FOTO/Rahmad Nelayan memegang Bendera Merah Putih yang dibagikan TNI AL pangkalan Lhokseumawe di laut perairan Selat Malaka, Aceh, Sabtu (12/8/2023). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung potensi penerapan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Wacana itu muncul saat ia membandingkan kebijakan Iran yang mengenakan tarif di Selat Hormuz.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung potensi penerapan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Wacana itu muncul saat ia membandingkan kebijakan Iran yang mengenakan tarif di Selat Hormuz.
Menurut Purbaya, jika skema serupa diterapkan, Indonesia berpeluang mendapat tambahan penerimaan negara. Pendapatan tersebut, kata dia, bisa dibagi dengan Malaysia dan Singapura sebagai negara yang berbagi wilayah Selat Malaka.
“Kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, ya. Sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan, kan,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Ia mengibaratkan pembagian pendapatan dapat disesuaikan dengan panjang wilayah masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia disebut berpotensi memperoleh porsi lebih besar dibanding Singapura.
Meski demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tidak dalam posisi memanfaatkan jalur strategis untuk menarik pungutan.
“Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” katanya.
Halaman 2 / 2
Ia menjelaskan, posisi Indonesia sebenarnya sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi global. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden agar Indonesia tidak melihat diri sebagai negara pinggiran.
“Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” ujar Purbaya.
Bagi masyarakat, wacana ini menunjukkan besarnya potensi penerimaan negara dari jalur perdagangan internasional.
Namun, di sisi lain, kebijakan seperti ini juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya logistik dan arus perdagangan yang pada akhirnya bisa berimbas pada harga barang. Hingga kini, pemerintah belum memiliki rencana konkret untuk menerapkan tarif tersebut.
arrow_forward_ios
Baca selengkapnya
00:00
00:19
01:23
Berita Terkait
Wikipedia Terancam Tamat di Indonesia Pemerintah Beri Ultimatum Terakhir
Nasional News - 43 menit yang lalu
Purbaya: APBN Tanggung Cicilan Koperasi Rp40 Triliun, Skema Lain Masih Dikaji
Finansial - 3 jam yang lalu
Purbaya Copot Dua Dirjen, Kemenkeu Kini Miliki Tiga Kursi Kosong
Finansial - 5 jam yang lalu
AHY: Kereta Api Berperan Besar Tekan Emisi dan Dorong Efisiensi Logistik
Tata Kelola - 6 jam yang lalu
Menteri LH Tegas Larang Open Dumping, Pemda Bisa Disanksi
Lingkungan - 23 jam yang lalu