Intensifikasi Dulu: Meningkatkan Produksi Sawit Tanpa Buka Lahan Baru, Apa Saja Hambatan Petani? - Tribunnews
Intensifikasi Dulu: Meningkatkan Produksi Sawit Tanpa Buka Lahan Baru, Apa Saja Hambatan Petani?
Di tengah intensifikasi untuk menaikkan produksi sawit tanpa buka lahan baru, masih ada hambatan yang dihadapi petani.
TRIBUNNEWS.COM - Saat kebutuhan biodiesel terus meningkat, pasokan bahan baku sawit ikut menjadi perhatian. Pemerintah bahkan sudah menjalankan mandatori biodiesel B40 sejak awal 2025 untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebutuhan ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga pada ketersediaan bahan baku dari kebun sawit di tingkat petani
Di tengah kebutuhan yang terus naik, muncul pertanyaan bagaimana produksi bisa ditingkatkan tanpa harus membuka lahan baru. Terlebih, berdasarkan data publikasi statistik Ditjen Perkebunan per 2025, luas areal kelapa sawit Indonesia secara nasional telah mencapai 16,83 juta hektare. Artinya, Indonesia sudah memiliki basis kebun yang sangat luas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dengan luas lahan tersebut, hasil produksi baru sawit nasional baru mencapai angka sebesar 46,55 juta ton (CPO) dengan produktivitas rata-rata nasional 3,6 ton per hektare. Angka ini menunjukkan bahwa potensi produksi masih bisa ditingkatkan tanpa harus menambah luas lahan. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan angka produksi untuk mendukung kebutuhan pasokan sawit?
Salah satu cara yang paling dekat dengan kondisi di lapangan adalah meningkatkan hasil dari kebun yang sudah ada, atau yang dikenal sebagai intensifikasi.
Baca juga: Pakar IPB Sebut Limbah Sawit Bisa Gantikan Pupuk Kimia Impor
Strategi Intensifikasi Sawit Tanpa Membuka Lahan Baru
Dalam praktik di lapangan, intensifikasi berarti meningkatkan hasil panen dari kebun yang sudah ada melalui perbaikan cara budi daya, mulai dari penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat, hingga penentuan waktu panen Tandan Buah Segar (TBS). Semua dilakukan tanpa harus menambah luas lahan.
Peremajaan atau replanting menjadi salah satu aspek penting dalam intensifikasi, terutama untuk kebun yang sudah berusia tua dan tidak produktif. Pemerintah melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus mendorong penggantian tanaman lama dengan bibit unggul, bahkan menargetkan percepatan hingga 50.000 hektare pada 2026. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produksi secara signifikan pada lahan yang sama. Bagi banyak petani, langkah ini menjadi penting karena banyak kebun yang sudah berusia tua tidak lagi menghasilkan optimal.
Selain bibit, pengelolaan pemupukan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Mengutip Kompas.com, Direktur Utama Enerplant Plantation & Consultant, Muklis Badawi menyebut, memastikan ketepatan waktu, lokasi, dan dosis pupuk berdasarkan data ilmiah menjadi langkah penting, karena pupuk menyerap hingga 60 persen biaya budi daya.
“Tidak asal tabur, dosis pupuk harus tepat. Takaran memupuk sawit harus berdasarkan hasil data dari lab,” ungkapnya saat ditemui Kompas.com pada November 2025 lalu.
Baca juga: Minyak Sawit Merah, Superfood Lokal Kaya Nutrisi untuk Dukung Kesehatan Tubuh
Hambatan Petani di Lapangan
Di balik upaya meningkatkan produksi sawit, ada peran besar petani di lapangan yang menjadi bagian penting dari rantai pasok bahan baku.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, dalam 21st Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) and 2026 Price Outlook yang digelar di Bali, Kamis (13/11/2025) lalu menyebut, saat ini 42 persen atau sekitar 6,94 juta hektare perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani kecil. Dengan melibatkan lebih dari 2,9 juta pekebun, industri ini menciptakan 4,2 juta pekerjaan langsung dan 12 juta tidak langsung bagi masyarakat.
Akan tetapi, para petani masih menghadapi hambatan tersendiri untuk bisa meningkatkan produktivitas. Salah satunya adalah biaya peremajaan dan jeda pendapatan.
Mengutip HaiSawit Indonesia, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, pada September 2024 menyebut bahwa petani sawit menghadapi kekurangan dana untuk peremajaan kebun. Berdasarkan praktik lapangan, pada tahun 2024 kebutuhan untuk replanting kebun sawit petani berada pada angka Rp60-70 juta per hektar.
"Kebutuhan dukungan pendanaan dari dana sawit yang dihimpun BPDPKS dirasakan petani sawit masih jauh dari mencukupi, sehingga dibutuhkan kebijakan pemerintah guna meningkatkan dukungan dana sawit BPDPKS menjadi Rp60 juta per hektar," ungkapnya, dalam keterangan tertulis di laman resmi SPKS, Jumat (13/09/2024).
Selain biaya, masalah berikutnya adalah akses terhadap bibit serta pemilihan bibit berkualitas. Tak sedikit petani sawit yang masih melakukan kesalahan dalam pemilihan bibit dikarenakan keterbatasan akses informasi serta minimnya pendampingan teknis.
Bahkan, petani mandiri rentan mengalami penipuan dalam jual beli bibit, seperti yang dialami oleh Bejo, petani sawit di Desa Suak Putat, Jambi.
Dalam wawancara bersama Tribunnews pada bulan Februari 2026, Bejo menceritakan pengalamannya tergiur oleh janji panen cepat dan hasil berlipat saat membeli bibit. Hal itu tak terlepas dari pengetahuannya yang minim mengenai pemilihan bibit.
"Pertama kali beli bibit itu yang abal-abal, jadi kini hasilnya sangat mengecewakan sekali," ungkap Bejo kepada Tribunnews, Rabu (25/02/2026).
Kisah Bejo tersebut juga menunjukkan bahwa pendampingan teknis masih menjadi kendala yang dihadapi petani sawit. Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan, jumlah penyuluh masih terbatas dibandingkan dengan luas kebun, sehingga transfer pengetahuan ke petani belum optimal.
Masalah lain muncul dari legalitas kebun. Petani yang belum memiliki legalitas lahan sering kesulitan mengakses program seperti PSR maupun pembiayaan perbankan. Padahal, akses terhadap program tersebut sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kebun.
Dari sisi hilir, persoalan kualitas tandan buah segar (TBS) juga menjadi perhatian. Kualitas panen yang tidak konsisten turut memengaruhi harga yang diterima petani di tingkat lapangan.
Sedangkan dari sisi pabrik kelapa sawit (PKS), kualitas dan kontinuitas pasokan menjadi faktor krusial dalam menjaga efisiensi produksi. Menurut BPDP, kualitas TBS sangat dipengaruhi oleh ketepatan waktu panen dan kecepatan distribusi ke pabrik. Buah yang terlambat diolah dapat menurunkan rendemen minyak, sehingga berdampak langsung pada nilai jualnya.
Karenanya, pabrik menerapkan standar kualitas yang ketat. Sementara itu, petani swadaya yang belum terhubung dalam kemitraan sering menghadapi kendala untuk memenuhi standar tersebut, baik dari sisi kualitas maupun konsistensi pasokan. Akibatnya, posisi tawar petani dalam rantai pasok menjadi lebih lemah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas TBS yang dipengaruhi waktu panen, pengelolaan kebun, hingga distribusi ke pabrik ikut menentukan posisi tawar petani dalam rantai pasok. Ketika kualitas tidak memenuhi standar, harga yang diterima pun ikut turun.
Selain faktor teknis di lapangan, tekanan harga juga dipengaruhi kondisi pasar global. BPDP mencatat penurunan harga CPO di pasar internasional serta melemahnya permintaan ekspor turut berdampak pada harga TBS di dalam negeri, sehingga petani menghadapi tekanan ganda dari sisi produksi dan harga jual. Kondisi ini membuat upaya meningkatkan produktivitas di tingkat petani tidak hanya bergantung pada faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika pasar yang lebih luas.
Upaya Petani untuk Bertahan
Di tengah berbagai tantangan tersebut, sejumlah petani mulai mencari cara agar tetap bisa meningkatkan produktivitas kebunnya.
Sumarni Ningsih, petani sawit di Desa Long Tesak, Kutai Timur, Kalimantan Timur yang juga mengalami kendala dalam pemilihan bibit dan keterbatasan informasi, mulai merasakan perubahan saat mengikuti pelatihan Perkasa (Petani Berkualitas dan Sejahtera).
"Saya dulu hanya ikut cara orang-orang sebelumnya, tidak tahu apakah itu sudah benar atau belum," aku Sumarni.
Dengan mengikuti pelatihan, Sumarni mendapatkan pengetahuan baru untuk dapat meningkatkan produktivitas, termasuk dalam hal pemilihan bibit dan pemupukan. Pengetahuan ini membantu petani lebih memahami cara meningkatkan hasil kebun secara bertahap.
Contoh lain bisa dilihat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, di mana sebagian petani yang sudah mengikuti program PSR mulai menggunakan bibit unggul dan melakukan perbaikan praktik budi daya, sehingga produktivitas kebun yang sebelumnya rendah bisa meningkat signifikan.
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BPDP Zaid Burhan Ibrahim menyebutkan, kebun sawit rakyat yang sudah diremajakan dapat menghasilkan hingga 30-33 ton TBS per hektare per tahun, lebih tinggi dibanding kebun lama yang rata-rata di bawah 20 ton per hektare. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perbaikan praktik budidaya dan penggunaan bibit unggul dapat memberikan dampak nyata pada hasil produksi.
Namun, capaian tersebut belumlah merata di seluruh wilayah. Data BPDP menunjukkan produktivitas sawit rakyat masih berada di bawah perkebunan swasta dan negara, menandakan masih banyak petani yang belum mendapatkan akses peremajaan maupun praktik budidaya yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya intensifikasi sudah mulai berjalan di lapangan, namun belum merata dan masih membutuhkan dukungan lebih luas agar bisa dirasakan oleh seluruh petani.
Langkah Praktis untuk Dorong Produktivitas
Melihat berbagai hambatan yang masih dihadapi petani, peningkatan produktivitas sawit tetap memungkinkan dilakukan dalam jangka pendek hingga menengah, selama ada fokus pada langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam 12 hingga 24 bulan.
Beberapa langkah yang dinilai paling mendesak antara lain, pertama, memperkuat pendampingan teknis kepada petani melalui penyuluh dan pelatihan praktik budi daya yang lebih terstandar, terutama terkait pemupukan, panen, dan perawatan tanaman.
Kedua, memastikan akses terhadap bibit unggul bersertifikat dengan tata kelola distribusi yang lebih terarah agar petani tidak lagi bergantung pada bibit tidak jelas kualitasnya.
Ketiga, mendorong skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk program peremajaan, sehingga petani dapat menutup kebutuhan biaya di luar bantuan yang sudah diberikan pemerintah.
Keempat, memperbaiki data dan legalitas kebun melalui pendataan yang lebih akurat, sehingga petani bisa mengakses program pemerintah maupun pembiayaan formal.
Kelima, membenahi rantai pasok TBS, termasuk perbaikan transportasi dan standar mutu, agar kualitas buah tetap terjaga hingga ke pabrik dan harga yang diterima petani lebih optimal.
Langkah-langkah ini menjadi kunci agar upaya meningkatkan produktivitas tidak hanya berhenti sebagai konsep, tetapi benar-benar bisa dijalankan oleh petani. Dengan perbaikan yang bertahap dan terarah, produksi sawit dapat meningkat dari kebun yang sudah ada, tanpa harus membuka lahan baru.
Artinya, peningkatan pasokan sawit sangat bergantung pada bagaimana perbaikan di tingkat petani bisa berjalan secara konsisten.
Baca juga: Langkah Kecil, Dampak Besar: Tiga Serangga Penyerbuk Asal Tanzania Siap Dongkrak Industri Sawit RI

:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ahmad-Sahroni_5-Maret.jpg)