Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto merespons usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), agar pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Tujuannya agar defisit APBN tidak membengkak.

Wihadi mengatakan, APBN 2026 berada pada fundamental yang stabil meski menghadapi tekanan kenaikan harga energi global.

"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat," ujar Wihadi di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Secara fiskal, kondisi APBN masih berada dalam koridor yang terjaga, dengan defisit yang terkendali dan rasio utang tetap pada level yang aman. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia.

"Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global," kata dia.

Lebih lanjut, Wihadi juga telah menerima penjelasan dari pemerintah terkait langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja nonprioritas untuk menambah anggaran subsidi energi.

"Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang berdampak pada pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik," tutur dia.

Atas hal tersebut, Wihadi mengingatkan semua pihak untuk percaya kepada pemerintah, terutama saat memutuskan tidak menaikkan harga BBM. Wihadi lantas mempertanyakan alasan JK ngotot mengusulkan kenaikan BBM. Menurut dia, usulan JK itu justru seolah ingin 'mendorong' pemerintah ke situasi yang buruk.

"Jadi hal yang mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini karena dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian kita,” katanya.

Wihadi meminta JK untuk kembali melihat postur APBN dan kondisi negara, terutama pertumbuhan ekonomi yang terus membaik sebelum mengusulkan BBM naik. Dia juga mengajak JK agar mengapresiasi setiap program atau kebijakan pemerintahan sekarang yang mulai dirasakan masyarakat manfaatnya.

"Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia. Jadi, saya kira sebelum melihat struktur APBN, lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu," tegasnya.

Sebelumnya, Daeng Ucu, sapaan akrab JK, mengusulkan pemerintahan Prabowo Subianto berani menaikkan harga BBM subsidi demi menjaga subsidi energi tidak jebol. Menekan subsidi merupakan cara efektif dalam menekan defisit anggaran.

Kenaikan harga BBM, menurut Kalla, lazim dilakukan di berbagai negara. “Kami minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang, dengan cara mengurangi subsidi," ucap Kalla di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Minggu (5/4/2026).

Dia menilai, harga BBM yang terlalu murah lantaran ditopang subsidi seperti sekarang justru mendorong masyarakat untuk mengonsumsi energi secara berlebih. Hal ini menghambat upaya penghematan.

“Memang ada yang mengatakan jangan dinaikkan. Iya, betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus. Tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang, semua kita kena,” kata Kalla.

Kalla tak menampik bahwa pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM bakal memantik protes dari publik. Namun, menurut Kalla, kebijakan itu diperlukan untuk menekan defisit anggaran negara.