Lupakan Dolar! BUMN Harusnya Lebih Berani Transaksi Pakai Rupiah di Pasar Global - Inilah
Lupakan Dolar! BUMN Harusnya Lebih Berani Transaksi Pakai Rupiah di Pasar Global
Ilustrasi - Petugas bank menghitung uang dolar. (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja/YU/aa).
Pemerintah terus mendorong optimalisasi Local Currency Transaction (LCT) atau transaksi mata uang lokal, mengingat sebagian besar mitra dagang utama Indonesia berasal dari negara dengan ekonomi nondolar.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa kerangka LCT bertujuan mendiversifikasi pembayaran bilateral dan memperkuat ketahanan ekonomi.
“Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral, meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan pada akhirnya mengurangi volatilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi,” ujar Ferry dalam keterangan resminya, Sabtu (11/4/2026).
Saat ini, partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru mencapai sekitar 10–19 persen dari total transaksi LCT. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang yang signifikan untuk ekspansi lebih lanjut di sektor-sektor utama seperti manufaktur, energi, dan jasa.
Hingga tahun 2025, kerangka LCT telah diimplementasikan dengan enam mitra utama, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Data Januari–Februari 2026 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Nilai transaksi mencapai sekitar 8,45 miliar dolar AS, jauh melampaui periode yang sama tahun lalu yang sebesar 3,21 miliar dolar AS.
“Pertumbuhan ini juga didukung peningkatan jumlah pengguna yang mencapai 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan, jauh di atas rata-rata bulanan tahun 2025 sebesar 9.720 pengguna,” kata Ferry.
LCT memungkinkan penyelesaian transaksi lintas batas langsung dalam mata uang lokal tanpa bergantung pada dolar AS. Untuk mempercepat adopsi ini, pemerintah telah membentuk Gugus Tugas LCT Nasional yang melibatkan 10 kementerian dan lembaga.
Fokus gugus tugas ini adalah memperkuat koordinasi kebijakan, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor. Pemerintah berkomitmen menyediakan fasilitas dan insentif guna mengurangi biaya transaksi bagi pelaku bisnis.
“Pengembangan LCT merupakan langkah konkret dan strategis menuju peningkatan efisiensi, pengurangan kerentanan eksternal dan penguatan kerja sama keuangan multilateral,” pungkas Ferry.