Suara.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi yang mendampingi korban penyiraman air keras, Andrie Yunus, mencium adanya kejanggalan dalam proses hukum yang kini berjalan di pengadilan militer. Pihak kuasa hukum menduga ada upaya mengabaikan fakta-fakta lapangan demi mengikuti skenario tertentu.

Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi, Gema Gita Persada, mengungkapkan terdapat perbedaan signifikan antara temuan investigasi mandiri mereka dengan daftar tersangka yang kini diadili di pengadilan militer.

Menurut Gema, data awal yang dirilis Polda Metro Jaya sempat menunjukkan kecocokan dengan temuan tim investigasi mereka, terutama terkait inisial terduga pelaku. Namun, nama-nama tersebut mendadak hilang saat kasus ditarik ke ranah militer.

"Kalau kami setidaknya itu kalau yang sudah dirilis oleh Polda dua terduga pelaku pertama itu inisialnya BHW dan yang kemudian kami temui namanya BHWC, dan satu lagi MAK. Nah, empat orang yang kemudian sampai dengan saat ini diadili di pengadilan militer, itu tidak ada inisial MAK sama sekali," ujar Gema saat memberikan keterangan kepada media.

Sebut Investigasi Sipil ‘Dicuekin’

Gema menyayangkan sikap Puspom TNI maupun Oditurat yang dinilai menutup mata terhadap hasil temuan masyarakat sipil. Menurutnya, jika tujuan utamanya adalah mencari keadilan bagi korban, seluruh bukti seharusnya diteliti secara menyeluruh.

"Pilihan kasarnya kayak dicuekin saja. Tidak pernah ada sedikit pun dari pihak Puspom TNI maupun Oditurat yang melakukan pendekatan kepada kami untuk meminta data dan lain sebagainya," ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut Gema, semakin memperkuat dugaan bahwa otoritas hukum militer hanya menjalankan konstruksi kasus yang telah disiapkan sejak awal.

"Ini juga jadi menebalkan lagi dugaan-dugaan kami bahwa mereka ternyata tetap pada skenario yang sudah dibuat, tanpa memedulikan apa yang berkembang di masyarakat sipil," tegasnya.

Baca Juga: Kasus Andrie Yunus: Komnas HAM Temukan 14 Orang Saling Terhubung di Sekitar YLBHI

Marak Teror Air Keras, Desak Pembentukan TGPF

Di sisi lain, Tim Advokasi juga menyoroti maraknya aksi penyiraman air keras belakangan ini, termasuk kasus di Bekasi yang baru-baru ini merenggut nyawa korban. Gema menyebut fenomena ini sebagai bentuk ancaman yang sangat serius.

Ia menilai penuntasan kasus Andrie Yunus bukan hanya soal satu individu, tetapi juga penting untuk membongkar kemungkinan adanya aktor intelektual di balik penggunaan air keras sebagai alat serangan.

"Problematic-nya ternyata bukan cuma soal serangan terhadap Andrie ini, tetapi juga dugaan keterlibatan aktor intelektual serta mudahnya akses terhadap air keras itu sendiri," jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Tim Advokasi mendesak Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan unsur akademisi dan pihak independen.

"Gunanya bukan hanya untuk mengusut kasus Andrie, tetapi juga dugaan praktik serupa serta kemungkinan adanya korban-korban lain," pungkas Gema.