Selain itu, ia juga menyoroti praktik ilegal dan dugaan penyelewengan anggaran dalam sektor pengelolaan sampah. Salah satunya kasus di Tangerang Selatan yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

“Masalah sampah ini seperti gunung es. Yang terlihat hanya permukaan, padahal di bawahnya terkait moral, etika, hingga tata kelola negara,” ujarnya.

Menurut Sano, pendekatan pengelolaan sampah di Indonesia masih berfokus pada hilir. Sistem ini membuat beban TPA terus meningkat karena tidak ada upaya serius mengurangi sampah dari sumber.

Ia menegaskan, pemilahan sampah menjadi kunci yang selama ini diabaikan. Tanpa pemilahan, sebagian besar sampah tidak dapat diolah dan akhirnya menumpuk.

Sano juga mengkritik anggapan bahwa sampah selalu memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, hanya sekitar 20 persen sampah yang bernilai, sementara sisanya membutuhkan biaya pengolahan. “Kalau kita hanya berpikir sampah itu bernilai ekonomi, itu keliru. Sebagian besar justru butuh biaya untuk diolah,” katanya.

Dalam praktiknya, pendapatan dari daur ulang hanya mampu menutup sebagian kecil biaya pengelolaan. Sisanya tetap menjadi beban sistem.

Ia menegaskan, tanpa perubahan mendasar, pengelolaan sampah hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. “Kita hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain. Bukan menyelesaikannya,” ujar dia.

Menteri LH Hanif Faisol dalam berbagai kesempatan menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola sampah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengentikan praktik open dumping.

Pemerintah menargetkan seluruh praktik open dumping di Indonesia dihentikan paling lambat tahun 2026, dengan percepatan penyelesaian pada Agustus 2026 tanpa pengecualian. Target ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan sasaran capaian pengelolaan sampah nasional sebesar 63,4 persen pada tahun 2026.

Pemerintah juga terus mendorong penguatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, termasuk TPST dan TPS3R, serta penataan sistem distribusi berbasis wilayah guna meningkatkan kualitas sampah sebagai prasyarat pengembangan teknologi waste to energy ke depan.

Penegakan hukum juga akan dilakukan secara tegas dan merata di seluruh daerah sebagai bagian dari upaya nasional dalam menyelesaikan permasalahan sampah secara menyeluruh, sekaligus membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di masyarakat.