tirto.id - Angin musim dingin menusuk tulang di Syekh Abbad, Lebanon Selatan, Desember 2006. Suhu jatuh ke titik beku, membuat seorang prajurit TNI di Pos 8-33 menggigil di balik seragam lorengnya.

Markas empat lantai tempat mereka bertugas belum rampung. Jendela tanpa kaca membiarkan embun dan angin beku masuk, menyapu tenda hijau tempat para serdadu beristirahat. Di tengah rindu pada keluarga, ia merogoh saku, mengetik pesan singkat untuk istrinya, "Ma, ayah ditempatkan di daerah rawan."

Balasan datang segera. Nomor pengirim anonim, "Jangan ngomong sembarangan, di sini bukan daerah rawan."

Seketika ia membisu. Pesan itu datang dari militer Israel yang menyadap komunikasi lintas perbatasan. Tepat di seberang markas itu, pagar kawat setinggi dua meter, berdiri bunker bawah tanah milik Israel dengan menara komunikasi dan kamera yang beroperasi tanpa henti.

Di sana, kedua kubu bersenjata bisa saling menatap mata. Bagi pasukan Garuda, penyadapan ini jadi bukti bahwa operasi di Timur Tengah merupakan perang pengawasan teknologi.

"Bahasa binatang pun bisa dipahami Israel, apalagi bahasa Indonesia," kata Mayor Muhammad Irawadi, perwira penerangan Kontingen Garuda XXIII-A, dilansir majalah Tempo terbitan 11 Maret 2007.

Sejak itu, prajurit TNI mulai memakai sandi rumit, menukar angka jadi huruf, huruf jadi angka, demi mengelabui telinga asing di seberang kawat. Begitulah kehidupan prajurit perdamaian Indonesia. Mereka berdiri di tepi maut, diawasi mesin perang raksasa, dan memikul rindu yang harus disandikan.

Lahir di Hamparan Pasir Sinai

Keberadaan prajurit Indonesia dalam misi perdamaian dimulai tahun 1957, ketika usia kemerdekaan baru sebelas tahun dan negeri masih sibuk konsolidasi. Dewan Keamanan PBB butuh penengah netral dan teguh pada politik luar negeri non-blok. Indonesia menjawab dengan membentuk Pasukan Garuda I.

Penugasan ke gurun Sinai menempatkan Kontingen Garuda di garis demarkasi dengan mengawasi kepatuhan Mesir dan Israel pada gencatan senjata. Berbeda dari negara lain yang hanya mengirim infanteri, Indonesia tampil dengan mengintegrasikan Angkatan Darat, Laut, dan Udara dalam satu kesatuan operasi, tanpa polisi. Struktur lintas matra ini memiliki keunggulan manajerial yang jarang dimiliki pasukan lain.

Reputasi dari Sinai segera jadi fondasi diplomasi pertahanan Indonesia. Tradisi itu berlanjut, dari 14 misi perdamaian PBB hingga 1992, Indonesia ikut serta dalam 12 di antaranya. Pengakuan internasional terhadap profesionalisme dan etos kerja TNI terus menguat.

Setelah misi perdana di Sinai, Indonesia tak pernah surut dari panggilan kemanusiaan. Garuda II dikirim ke Kongo pada 1960-an, menghadapi perang saudara dan milisi brutal. Gelombang penugasan berikutnya membawa Garuda IV ke Vietnam pada 1973, Garuda XII ke Kamboja, hingga ke Kuwait dan pergunungan Balkan saat Yugoslavia terpecah oleh pembersihan etnis.

Keberhasilan Pasukan Garuda IX terlihat di perbatasan Irak-Iran tahun 1988, pasca-perang delapan tahun. Gelombang pertama dikirim pada 15 Agustus 1988, disusul pasukan gelombang kedua setahun kemudian.

Menurut harian Kompas terbitan 14 Agustus 1989, belasan perwira Indonesia di Baghdad menetapkan standar baru bagi PBB. Mereka bekerja hingga malam, menolak libur berbulan-bulan, dan jadi satu-satunya kontingen dengan perlengkapan navigasi padang pasir lengkap.

Lebih jauh, dikutip Tempo edisi 15 Desember 1992, laporan harian mereka yang disusun dengan sistem komputerisasi, lengkap dengan peta presisi karya Letkol Endriartono Sutarto, diakui dan diadopsi sebagai standar resmi oleh Komandan Tertinggi pasukan perdamaian PBB, Jenderal Marac Golding.

Di setiap medan, prajurit TNI membawa doktrin yang jarang diadopsi militer Barat lewat pendekatan humanis. Di Kamboja dan beberapa tempat lain, keberhasilan dimulai dari tegur sapa, senyum, dan rasa hormat pada trauma warga sipil. Senjata disandang ke belakang, kendaraan tak membelah pasar, semua demi menghindari memori kelam perang. Pendekatan ini membuat warga lokal percaya, bahkan rela membocorkan lokasi ranjau dan bom tandan (cluster bomb) yang tersembunyi.

"Ranjau-ranjau ini nampaknya digunakan untuk mempertahankan kompleks ini," tutur Letnan Gamal HP, komandan tim Zipur saat menunjukkan kompleks bekas Angkatan Bersenjata Kamboja, mengutip majalah mingguan Jakarta Jakarta cetakan 4-10 April 1992.

Antara Ketegasan dan Kelambanan Respons

Namun, diplomasi senyum tak selalu mampu menjinakkan realitas brutal. Mengutip laporan The Jakarta Post, sejak 1957 hingga 2020, tercatat 38 tentara Indonesia gugur di bawah bendera PBB. Sebagian besar gugur karena kecelakaan atau penyakit, bukan karena konflik terbuka atau sasaran tembak kelompok milisi maupun pasukan reguler yang mengabaikan hukum humaniter.

Warsa 1992, saat operasi Kontingen Garuda XII-B di Kamboja, reputasi pasukan Indonesia dipertaruhkan akibat informasi keliru. Juru bicara Otoritas Transisi PBB Kamboja (UNTAC), Eric Falt, mengumumkan ke dunia bahwa 46 prajurit ABRI disandera Khmer Merah di Phum Osala. Berita ini meledak di BBC, VOA, dan Reuters.

Namun kenyataan di lapangan berbeda. Pasukan Kapten Robert Lumampaw hanya tertahan semalam karena gelap dan ranjau aktif, saat bernegosiasi mengembalikan mobil PBB yang tersesat ke zona Khmer Merah.

"Kalau jalan malam, kami tak bisa menghindari ranjau," ujar Lumampaw kepada Tempo, 26 Desember 1992.

Alih-alih ditodong senjata, mereka justru bercengkerama dengan pasukan gerilyawan. Ketika negosiasi buntu, Komandan Ryamizard menarik mundur pasukan, menolak mempertaruhkan nyawa demi sebuah mobil. Ia lalu menegur keras markas UNTAC agar berhenti merilis informasi prematur yang merusak moral prajurit dan keluarga di Tanah Air.

Tak lama, krisis nyata benar-benar pecah. Enam pengamat militer PBB asal Inggris, Selandia Baru, dan Filipina ditawan pasukan loyalis Khmer Merah di Anlung Ran. Panik, komando UNTAC mengirim helikopter militer Prancis. Namun penyelamatan gegabah itu berakhir tragis tatkala helikopter dihujani tembakan senapan mesin yang mengakibatkan seorang perwira Prancis terluka dan misi gagal total.

Sebelumnya di bulan yang sama, dalam kebuntuan diplomasi Inggris, Selandia Baru, dan Filipina di Kamboja, PBB menyerahkan kendali pada militer Indonesia untuk membebaskan sandera.

Letkol Ryamizard yang memahami psikologi gerilyawan Khmer Merah bertindak cepat. Ia mengutus Mayor Marinir S. Noerdin mendarat di Kraya untuk bernegosiasi langsung dengan Jenderal Menh Ron, sementara Letnan Novarin memimpin regu perahu karet mengantar obat dan makanan bagi sandera asing.

Pendekatan itu meluluhkan ego Menh Ron. Ia menandatangani surat pembebasan, namun dengan syarat hanya prajurit Indonesia yang boleh masuk zona ranjau untuk menjemput sandera. Kapten Fransen Siahaan memimpin operasi berisiko tinggi itu, menarik keluar sandera tanpa satu pun peluru ditembakkan.

Dua dekade kemudian, paradigma respons negara bergeser. Ketika Sersan Mayor Rama Wahyudi gugur ditembak milisi Allied Democratic Forces (ADF) di Kivu Utara, Kongo, Juni 2020, mesin diplomasi Jakarta bergerak cepat.

Dilansir Metro TV, almarhum menderita luka di dada dan perut saat perjalanan usai mengambil logistik. Jenazah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan langsung diadakan upacara pelepasan yang dihadiri Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Setelah itu jenazah almarhum diberangkatkan ke rumah duka di Pekanbaru, Riau.

Pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi Pembantu Letnan Dua (Pelda), sehingga gelarnya menjadi Pelda Anumerta Rama Wahyudi. Selain Rama, Pratu Syafii Makbul juga mengalami luka dalam serangan tersebut.

Respons pemerintah saat itu bergerak cepat, tetapi tetap berada dalam kerangka diplomasi multilateral. Menlu Retno Marsudi melayangkan kecaman keras, sementara perwakilan Indonesia di PBB menggandeng Prancis menekan Dewan Keamanan agar menyatakan pembunuhan pasukan perdamaian sebagai kejahatan perang.

Minggu lalu, 29 Maret 2026, misil Israel menghantam pos Otoritas Sementara PBB Lebanon (UNIFIL) di Adchit al-Qusayr. Praka Farizal Rhomadhon gugur. Sumber keamanan di PBB, menukil Time of Israel, mengonfirmasi kepada AFP bahwa penyelidikan menunjukkan tembakan berasal dari tank militer pasukan Zionis Israel (IDF), dengan ditemukannya pecahan peluru tank di lokasi kejadian.

Belum genap sehari, ledakan kembali menghantam konvoi logistik UNIFIL di Bani Hayyan. Kapten Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan gugur. Kejadian bermula saat Satgas Task Force B (TFB) Kontingen Garuda sedang mengawal konvoi logistik Combat Support Service Unit (CSSU) dari titik 7-2 menuju 7-1. Konvoi yang terdiri dari enam kendaraan taktis itu tiba-tiba diserang ledakan hebat yang menghantam kendaraan terdepan, yang ditumpangi empat personel.

Zionis Israel memperluas invasinya ke Lebanon sejak awal Maret 2026, yang dianggap sebagai respons atas agresi AS-Israel terhadap Iran. Menurut Al-Jazeera, lebih dari 1.200 orang telah tewas di Lebanon dan lebih dari 1,2 juta orang terpaksa mengungsi.

Akibat tingginya intensitas serangan tersebut, tim kendaraan kedua tidak bisa langsung mengevakuasi korban yang gugur. Sementara dua prajurit yang terluka, Lettu Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto, berhasil dievakuasi dan dirawat di Rumah Sakit St. George, Beirut.

IDF merilis pernyataan dingin, berdalih insiden terjadi di zona pertempuran aktif melawan Hizbullah. Dalih yang sama saat menyerang markas UNIFIL pada Oktober 2024 lalu. Pasukan PBB diserang secara sengaja oleh Israel, melukai dua penjaga perdamaian asal Indonesia. Sebuah tank Israel menembak menara pengawasan di Naqoura, sementara tentara IDF juga menembaki pos pengamatan di Labbouneh.

Pada Januari 2026, Israel kembali menembaki prajurit UNIFIL, tembakan 30 peluru kaliber tank Merkava Israel menghantam salah satu posisi mereka di kota Kafer Chouba, Lebanon Selatan, menembus pos penjagaan dan akomodasi. Tidak ada korban jiwa.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan tetap di PBB, kembali menempuh pendekatan sama sebagaimana pemerintahan sebelumnya. Pernyataan resmi berisi kecaman terhadap serangan, tuntutan investigasi independen, serta dorongan agar hukum humaniter internasional ditegakkan.

Menanggapi gugurnya 3 prajurit kemarin, perwakilan Indonesia di PBB bahkan secara eksplisit meminta penyelidikan langsung oleh PBB untuk memastikan tidak ada distorsi informasi di tengah konflik yang kompleks.

"Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel," ujar Duta Besar Indonesia di PBB, Umar Hadi.

Namun, seperti dalam banyak kasus sebelumnya, respons tingkat presiden tidak tampil dominan dalam bentuk pernyataan keras di ruang publik, sehingga memunculkan kesan kehati-hatian yang oleh sebagian pihak dibaca sebagai sikap pasif.

Saat peti mati para prajurit dipersiapkan di Beirut, Presiden Prabowo Subianto berada di Tokyo menghadiri agenda kenegaraan dan bisnis. Absennya pidato langsung atau pernyataan resmi di layar televisi memicu kritik luas. Respons yang akhirnya muncul hanya berupa unggahan singkat di Instagram, dinilai publik gagal mewakili amarah sebuah negara berdaulat.

Komisi I DPR RI, cendekiawan, dan LSM bersuara lantang agar pemerintah tak boleh berhenti pada retorika kecaman. Tuntutan evaluasi posisi diplomatik Indonesia di forum internasional menguat, bahkan muncul rekomendasi untuk meninjau ulang keanggotaan di Board of Peace (BOP).

Desakan lain ialah agar Kontingen Garuda ditarik dari zona panas Timur Tengah, yang dianggap telah runtuh menjadi arena perang proksi, di mana mandat PBB tak lagi mampu melindungi nyawa prajurit dari moncong meriam agresor seperti Zionis Israel.

"Lebih jauh, skenario pengiriman pasukan ke Gaza dalam kerangka tersebut (BOP) membuka risiko yang lebih serius. Tanpa mandat yang jelas seperti dalam misi PBB, pasukan Indonesia dapat kehilangan status sebagai peacekeepers dan beralih menjadi pihak dalam konflik,” tutur dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti.

Sebuah ujian besar bagi integritas negara dalam menjaga martabat darah prajurit yang tumpah. Sebab harga sebuah nyawa tidak pernah bisa ditukar dengan legitimasi resolusi, apalagi dengan kelambanan gestur negara.