Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 300 triliun di perbankan bekerja menggerakkan perekonomian dengan mekanisme invisible hand atau tangan tak terlihat. Artinya, injeksi dana pemerintah tersebut mendorong perbankan mengoptimalkan fungsi intermediasi sehingga aktivitas perekonomian dapat terakselerasi.

“Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sektor finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Purbaya menyebut kebijakan tersebut tidak menargetkan program prioritas pemerintah sebagai fokus utama penyaluran dana.

Ia membebaskan perbankan memilih target pembiayaan yang dapat menggerakkan perekonomian.

“Tidak selalu program prioritas. Saya sebetulnya tidak peduli di mana mereka menempatkan dana, secara teoretis. Namun, begitu dana ditempatkan, akan menyebar ke sistem perekonomian karena bank didorong oleh invisible hand,” jelas Purbaya.

“Jadi, strategi kami seperti itu, mengaktifkan invisible hand,” tuturnya.

Pemerintah sebelumnya telah menempatkan dana SAL sebesar Rp 200 triliun di perbankan. Dengan tambahan terbaru Rp 100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp 300 triliun.

Purbaya menjelaskan, tambahan SAL tersebut diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp 200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

Penambahan dana tersebut dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Kebijakan tersebut juga menjadi respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil (yield) obligasi yang mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sektor perbankan.