Suara.com - Pemerintah resmi membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) dan bahan baku plastik. Keputusan ini diumumkan buntut krisis bahan baku plastik seperti nafta akibat perang Timur Tengah antara Amerika Serikat vs Iran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan ini diambil sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyebut intervensi kebijakan bea masuk LPG utamanya diberikan untuk industri petrokimia (petrochemical) yang kesulitan memperoleh nafta.

Nafta adalah cairan hidrokarbon hasil penyulingan minyak bumi atau gas alam yang mudah menguap dan terbakar. Ini digunakan utamanya sebagai bahan baku petrokimia (plastik), pelarut, dan campuran bensin.

"Impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen, sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, insentif lainnya juga diberikan untuk bahan baku produk plastik seperti polypropylene, polyethylene, Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), serta High-Density Polyethylene (HDPE). Semua bahan ini juga diberikan bea masuk 0 persen.

Menko Perekonomian menyatakan kalau kebijakan ini dibuat usai harga kemasan plastik sudah tembus 100 persen. Keputusan tersebut bakal berlaku selama enam bulan ke depan.

"Nanti kita lihat situasi sesudah enam bulan seperti apa," lanjutnya.

Airlangga bercerita kalau kebijakan ini meniru India yang sudah lebih dulu membebaskan bea masuk. Nantinya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerbitkan Peraturan Menteri terkait perinciannya.

Ia juga menegaskan kalau kebijakan ini dibuat untuk mencegah kenaikan harga makanan dan minuman, yang mana suplai plastik saat ini masih bergantung impor.

Baca Juga: Iran Alami Kelakaan Obat Kanker dan Diabetes Akibat Serangan Udara Militer Israel - AS

"Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," jelasnya.