Ringkasan Berita:

• Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tepat meski terlambat karena dapat mengurangi beban APBN untuk subsidi Pertamina.
• Kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Dex dinilai tidak akan berdampak signifikan
• Fahmy mengingatkan jaminan berbasis waktu berisiko menimbulkan harapan palsu jika situasi minyak dunia berubah.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi memberikan pandangannya terkait langkah pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia menilai meskipun terlambat, kebijakan ini sudah tepat.

"Kebijakan itu dinilai sangat tepat lantaran dapat mengurangi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (21/4/2026).

Fahmy melanjutkan, kenaikkan harga BBM nonsubsidi kali ini cukup tinggi.

Meskipun demikian, ia memperkirakan tidak akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli secara signifikan. 

"Alasannya, jumlah konsumen BBM nonsubsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya-beli kuat," tambahnya.

Di sisi lain, lanjut Fahmy, kenaikan harga BBM nonsubsidi tanpa menaikkan harga BBM Pertamax dan Green Pertamax juga amat strategis. 

Pasalnya, jumlah konsumen kedua BBM itu relatif lebih besar ketimbang ketiga BBM nonsubsidi lainnya.

Sehingga dikhawatirkan memberikan kontribusi terhadap menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat jika harganya dinaikkan. 

Selain itu, kalau harga BBM Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan, sedangkan harga BBM Pertalite tidak dinaikkan akan mendorong migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, yang akan pembengkakan subsidi BBM.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik, Istana: Itu Bisnis Pertamina, Pemerintah Tetap Fokus BBM Subsidi    

"Pemerintah juga telah memberikan jaminan bahwa BBM Subsidi, Pertalite, dan Solar, tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun 2026," imbuhnya.

Jaminan tersebut, kata Fahmy, memang memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah panic buying. 

Namun, penggunaan tolok ukur waktu (time frame) sangat beresiko mengecewakan konsumen kalau time frame itu tidak dapat dipenuhi, sehingga jaminan itu menjadi Pemberian Harapan Palsu (PHP). 

Pasalnya, eskalasi perang Timur Tengah tidak dapat diprediksikan (unpredictable) kapan berakhir. 

"Jaminan itu akan lebih efektif  kalau pemerintah menggunakan tolok ukur harga minyak dunia ketimbang indikator waktu dalam memutuskan kenaikan harga BBM subsidi, sehingga masyarakat tidak kecewa karena di-PHP," tandasnya.

Naik per 18 April 2026

PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru per-tanggal 18 April 2026 atau per-hari ini. 

Dimana berdasarkan data yang dilihat dalam halaman resmi pertamina.com harga BBM khusus Pertamax Turbo melonjak.

Pada tanggal 18 April ini, harga BBM Pertamax Turbo dijual dengan harga Rp19.400-Rp20.250 perliter, harga berbeda di masing-masing provinsi.

Padahal pada tanggal 1 Maret 2026 lalu, harga BBM Pertamax Turbo hanya masih di angka Rp13.100 perliter.

Baca juga: Harga BBM Non Subsidi Naik, Toyota Yakin Dampaknya ke Penjualan Fortuner-Innova Hanya Sementara

Tak hanya Pertamax Turbo, kenaikan harga juga terjadi untuk BBM Dexlite yang kini dijual Rp23.600-Rp24.650 perliter yang dimana pada tanggal 1 Maret 2026 kemarin harganya masih Rp14.200 per liter.

Sementara kenaikan juga terjadi untuk BBM jenis Pertamina Dex yang kini dibanderol dengan harga Rp22.700-Rp24.950 per liter.

Pada tanggal 1 Maret 2026 lalu hanya berkisar di harga Rp13.800-Rp15.100 per liter, harga berbeda tergantung dengan provinsi masing-masing.

Hanya saja untuk harga BBM bersubsidi untuk Pertalite maupun Solar masih di harga yang tetap yakni Rp10.000 perliter untuk Pertalite dan Rp6.800 perliter untuk Solar.

Kenaikan juga tidak terjadi untuk BBM nonsubsidi RON 92 untuk Pertamax, harga tanggal 1 Maret 2026 masih berlaku untuk saat ini dan tidak ada penyesuaian harga di seluruh daerah.

(Tribunnews.com/Endra/Rizki Sandi Saputra)