Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi global yang diperkirakan berlangsung dalam 12 bulan ke depan. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah pengetatan distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan fokus hanya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026), di tengah meningkatnya kekhawatiran global akibat gangguan pasokan energi dunia.

Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi 12 Bulan Kritis

Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan kajian mendalam terhadap situasi global yang penuh ketidakpastian. Dari hasil evaluasi tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi tekanan.

Menurutnya, periode paling krusial berada dalam rentang satu tahun ke depan. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif mulai disiapkan untuk menjaga stabilitas energi nasional.

“Jangka pendek yang kita anggap kritis adalah 12 bulan ke depan. Kita harus siap menghadapi fase ini dengan langkah-langkah yang terukur,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa setelah melewati fase tersebut, posisi Indonesia akan semakin kokoh, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan energi.

Pengendalian Konsumsi BBM Jadi Kunci

Dalam menghadapi potensi krisis, pemerintah menaruh perhatian besar pada pengendalian konsumsi BBM. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan energi dalam negeri.

Prabowo menegaskan bahwa pengendalian ini bukan sekadar pembatasan, melainkan upaya untuk memastikan distribusi energi berjalan lebih tepat sasaran.

Dengan konsumsi yang lebih terkontrol, pemerintah berharap cadangan energi nasional tetap aman meskipun terjadi gejolak global.

Ketergantungan Rendah pada Jalur Rawan Konflik

Salah satu faktor yang memperkuat posisi Indonesia, menurut Prabowo, adalah relatif rendahnya ketergantungan terhadap jalur distribusi energi global yang rawan konflik, seperti Selat Hormuz.

Ia menyebut Indonesia memiliki alternatif sumber pasokan, termasuk dari produksi dalam negeri, sehingga risiko gangguan distribusi dapat diminimalkan.

“Sebagian besar sumber energi kita tidak bergantung pada jalur yang berisiko tinggi. Ini jadi kekuatan kita,” jelasnya.

Kondisi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih fleksibel dalam menyusun strategi menghadapi tekanan global.

Subsidi BBM Diprioritaskan untuk Rakyat Kecil

Kebijakan paling tegas yang disampaikan Prabowo adalah terkait penyaluran subsidi BBM. Ia memastikan bahwa subsidi tetap diberikan, namun hanya untuk mayoritas masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah.

Pemerintah menargetkan sekitar 80 persen rakyat Indonesia tetap mendapatkan perlindungan melalui subsidi tersebut.

“Subsidi akan kita pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Itu prioritas kita,” tegasnya.

Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat rentan, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efektif.

Kelompok Mampu Diminta Bayar Harga Pasar

Di sisi lain, Prabowo secara tegas meminta kelompok masyarakat mampu untuk tidak lagi menikmati subsidi BBM. Mereka diharapkan membeli bahan bakar dengan harga pasar sebagai bentuk keadilan sosial.

Pernyataan ini disampaikan secara lugas, bahkan disertai sindiran terhadap kelompok kaya yang masih bergantung pada subsidi pemerintah.

“Kalau sudah mampu, ya bayar harga pasar. Tidak bisa lagi bergantung pada subsidi,” ujarnya.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara sekaligus menciptakan distribusi energi yang lebih adil.

Momentum Perkuat Ketahanan Nasional

Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari fase penyesuaian nasional dalam menghadapi dinamika global. Ia mengingatkan bahwa situasi krisis harus dijadikan momentum untuk memperkuat ketahanan bangsa.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terlena dengan kondisi yang ada, melainkan harus bersiap menghadapi tantangan dengan langkah konkret.

Adapun fokus utama pemerintah dalam periode ini meliputi:

• Pengendalian konsumsi energi nasional

• Penyaluran subsidi tepat sasaran

• Penguatan cadangan energi dalam negeri

• Diversifikasi sumber energi

Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis Indonesia mampu melewati fase krisis dengan lebih tangguh.

Kebijakan Tegas di Tengah Ketidakpastian Global

Langkah yang diambil pemerintah mencerminkan pendekatan tegas dalam mengelola sumber daya energi di tengah ketidakpastian global. Kebijakan subsidi yang lebih selektif menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga stabilitas nasional.

Di sisi lain, keberanian meminta kelompok mampu membayar harga pasar menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial.

Dengan periode 12 bulan yang dinilai krusial, seluruh kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, ketahanan energi, dan stabilitas ekonomi nasional. (agr/nsp)