Ringkasan Berita:

• Singapura, Malaysia, dan Indonesia 'sejajar secara strategis' dalam menjaga Selat Malaka kata Menlu Singapura Vivian Balakrishnan.
• "Kami tidak menerapkan pungutan tol. Kita semua tahu bahwa menjaga agar jalur ini tetap terbuka adalah demi kepentingan kita," kata Dr. Balakrishnan dalam sebuah wawancara dengan CNBC.
• Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka wacana pemungutan pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka.

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Singapura, Malaysia, dan Indonesia memiliki kepentingan strategis bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka.

Demikian penjelasan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Rabu (22/4/2026).

Dalam sebuah wawancara di acara Converge Live CNBC, Dr. Balakrishnan seperti dikutip dari CNA mengatakan bahwa sebagai negara-negara yang terletak di pesisir Selat Malaka, ketiga negara tersebut memiliki "mekanisme kerja sama" untuk tidak memungut tol dan akan mempertahankan kondisi tersebut.

"Kami tidak menerapkan pungutan tol. Kita semua adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan. Kita semua tahu bahwa menjaga agar jalur ini tetap terbuka adalah demi kepentingan kita," kata Dr. Balakrishnan.

"Intinya di sini adalah ketiga negara tersebut memiliki kepentingan strategis dan selaras secara strategis dalam menjaga agar jalur tersebut tetap terbuka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh di banyak tempat lain."

Ia menekankan bahwa pendekatan Asia Tenggara tetap berlandaskan kuat pada hukum internasional.

"Sehubungan dengan Amerika dan China, kami telah memberi tahu keduanya bahwa kami beroperasi berdasarkan UNCLOS," kata Dr. Balakrishnan, merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

"Hak akses transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apapun untuk menutup, melarang, atau mengenakan biaya tol di lingkungan kami."

Ketika ditanya oleh Steve Sedgwick dari CNBC apakah Singapura akan memilih antara AS dan China, Dr. Balakrishnan menegaskan kembali.

Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan pungutan terhadap lalu lintas, lalu lintas maritim, dan penerbangan di era ini."

Siapa yang Kelola Selat Malaka?

Selat Malaka dikelola secara kolektif oleh tiga negara pesisir yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, berdasarkan konvensi hukum laut internasional UNCLOS.

Meskipun sering menjadi jalur transit perdagangan internasional, kedaulatan perairan dan tanggung jawab keamanan ada pada ketiga negara tersebut. 

Sesuai UNCLOS Pasal 37-38, kapal asing diperbolehkan melintasi selat ini dalam kerangka hak lintas transit yang aman dan diakui secara internasional. 

Sebelumnya diwacanakan Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka wacana pemungutan pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka.

Gagasan ini mengacu pada skema yang tengah dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz yakni memajaki semua kapal yang lewat wilayah itu.

Purbaya menilai posisi Indonesia sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi dunia.

Kata dia potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

"Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?" ujar Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026) dikutip dari Kompas.com.

Dia menjelaskan, penerapan kebijakan tidak bisa dilakukan sendiri. Indonesia perlu berkoordinasi dengan Malaysia dan Singapura yang juga berada di kawasan Selat Malaka.

"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," ujarnya.

Purbaya menilai potensi penerimaan cukup besar jika kerja sama dapat terwujud. Lalu lintas kapal di Selat Malaka termasuk yang paling padat di dunia.

"Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," ucapnya.

Meskipun dia mengakui kebijakan ini sulit direalisasikan.

Banyak kepentingan negara lain serta faktor geopolitik yang harus diperhitungkan.

Sumber: Cannelnewsasia/Kompas.com