Ringkasan Berita:

• Dewan Keamanan PBB akan menggelar pemungutan suara terkait usulan penggunaan kekuatan militer untuk membuka Selat Hormuz, namun Rusia, China, dan Prancis menolak langkah tersebut.
• Iran menegaskan selat tetap terbuka dan sedang menyusun protokol pengawasan bersama Oman di tengah kondisi konflik.
• Sementara itu, sekitar 40 negara membahas langkah bersama menjaga jalur pelayaran global, meski belum mencapai kesepakatan konkret.

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Jumat (3/4/2026) terkait proposal dari Bahrain yang mengizinkan negara-negara menggunakan semua cara pertahanan yang diperlukan untuk melindungi pelayaran melalui Selat Hormuz.

Mengutip Iran International, pemungutan suara ini akan dipantau secara ketat oleh negara-negara Teluk Persia, Amerika Serikat, serta Iran yang menolak campur tangan asing di selat tersebut.

Sehari sebelumnya, Bahrain mengajukan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB terkait penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Mengutip Anadolu Agency, saat berbicara dalam sesi Dewan mengenai kerja sama antara PBB dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani mengatakan bahwa rancangan tersebut selaras dengan hukum internasional.

Ia mendesak adanya tanggapan tegas terhadap penutupan selat tersebut.

Bahrain saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan untuk bulan April.

“Kami berharap Dewan yang terhormat ini dapat bersatu dalam pemungutan suara yang akan berlangsung besok terkait rancangan resolusi tersebut,” katanya, Kamis (2/4/2026).

Al-Zayani memperingatkan bahwa ancaman Iran untuk membatasi navigasi melalui jalur air tersebut berdampak jauh melampaui kawasan, serta mengancam keamanan energi, pasokan pangan, dan perdagangan global.

Sementara itu, Rusia, China, dan Prancis dilaporkan akan menghalangi resolusi tersebut.

Ketiganya menentang segala bentuk ketentuan yang mengizinkan penggunaan kekuatan, demikian dilaporkan New York Times pada Kamis.

Berbicara di hadapan Dewan Keamanan, utusan China untuk PBB, Fu Cong, menegaskan penentangan Beijing terhadap pemberian wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan kekuatan.

“(Ini akan) melegitimasi penggunaan kekuatan yang melanggar hukum dan tanpa pandang bulu, yang pasti akan menyebabkan eskalasi situasi lebih lanjut serta menimbulkan konsekuensi serius,” katanya.

Baca juga: Jembatan Tertinggi di Iran Runtuh Dirudal AS, 8 Tewas dan Hampir 100 Orang Terluka

Dalam pernyataan terpisah, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa membuka kembali Selat Hormuz secara paksa adalah tidak realistis, seperti dilansir The Guardian.

Ia menambahkan, langkah tersebut akan membuat angkatan laut rentan terhadap serangan Iran.

Macron menegaskan, pengamanan selat hanya dapat dilakukan dalam koordinasi dengan Iran setelah tercapai gencatan senjata.

Resolusi Dewan Keamanan membutuhkan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis.

Situasi Selat Hormuz Saat Ini

• Iran Susun Protokol Baru Bersama Oman

Saat ini, Iran tengah merumuskan protokol bersama Oman untuk mengawasi transit maritim melalui Selat Hormuz.

“Kami sedang menyusun protokol bagi Iran dan Oman untuk mengawasi transit di Selat Hormuz,” kata Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kamis (2/4/2026), dalam pernyataan yang dimuat kantor berita IRNA.

Ia menjelaskan bahwa pergerakan kapal selama masa damai dikoordinasikan oleh Iran dan Oman sebagai dua negara pesisir.

“Persyaratan ini bukan berarti pembatasan, melainkan untuk memfasilitasi dan memastikan jalur aman serta memberikan layanan yang lebih baik kepada kapal,” tambahnya.

Gharibabadi menegaskan, Selat Hormuz tetap terbuka dan lalu lintas berjalan lancar.

“Ketika kita menghadapi agresi, pergerakan mengalami gangguan serius,” katanya.

“Kita sekarang berada dalam keadaan perang, dan kondisi tersebut tidak dapat diatur dengan aturan masa damai.”

• Inggris dan Sekitar 40 Negara Bahas Pembukaan Selat Hormuz

Di sisi lain, sekitar 40 negara membahas langkah bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menghentikan Iran yang dianggap menyandera ekonomi global, kata pihak Inggris, Kamis.

Mengutip Reuters, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyebut tindakan Iran dalam memblokade jalur air tersebut berdampak pada rumah tangga dan bisnis di seluruh dunia.

Hal itu disampaikan Cooper saat memimpin pertemuan virtual yang juga dihadiri Prancis, Jerman, Kanada, Uni Emirat Arab, dan India.

“Kita telah melihat Iran membajak jalur pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global,” kata Cooper dalam pidato pembukaan yang disiarkan kepada media sebelum sesi tertutup berlangsung.

Diskusi tersebut berlangsung setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Rabu malam bahwa selat tersebut dapat terbuka secara alami dan menjadi tanggung jawab negara-negara yang bergantung pada jalur tersebut untuk menjaganya tetap terbuka.

Meski pertemuan berakhir tanpa kesepakatan khusus, terdapat konsensus bahwa Iran tidak boleh memberlakukan biaya transit bagi kapal yang melintas, serta semua negara harus dapat menggunakannya secara bebas, kata seorang pejabat.

Tahap selanjutnya dari pembicaraan akan berlangsung pekan depan.

Baca juga: 5 Populer Internasional: Surat Terbuka Presiden Iran - 10 Inti Pidato Donald Trump

Para perencana militer akan bertemu untuk membahas berbagai opsi, termasuk pembersihan ranjau dan penyediaan pasukan pengamanan bagi pelayaran komersial.

Para pejabat Eropa menyebut pertemuan awal tersebut, berfokus pada negara mana yang siap berpartisipasi dalam koalisi yang diusulkan, serta opsi diplomatik dan ekonomi untuk membujuk Iran agar membuka selat tersebut.

Pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dan gas, telah menurun tajam setelah perang AS-Israel di Iran, sehingga mendorong negara-negara mencari alternatif jalur maritim maupun darat.

Sekitar 20 juta barel minyak melewati selat tersebut setiap hari.

Penutupan jalur ini telah menyebabkan kenaikan harga minyak serta biaya pengiriman dan asuransi, sehingga memicu kekhawatiran ekonomi global.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)