Ringkasan Berita:

• Kemenperin memastikan stok plastik nasional masih aman meski ada risiko gangguan akibat ketegangan di Selat Hormuz, namun tetap melakukan pemantauan ketat.
• Gangguan logistik global memicu kenaikan biaya dan memperpanjang waktu pengiriman bahan baku dari 15 hari menjadi hingga 50 hari.
• Pemerintah mendorong penguatan industri petrokimia dalam negeri dan membuka opsi bahan baku alternatif seperti CPO untuk mengurangi ketergantungan impor.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Selat Hormuz, yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik.

Untuk merespons kondisi tersebut, Kemenperin menggelar pertemuan dengan pelaku industri dari hulu hingga hilir, termasuk sektor daur ulang plastik, guna membahas kondisi terkini dan langkah antisipasi bersama.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa hasil pertemuan menunjukkan adanya keyakinan dari pelaku industri terkait ketersediaan bahan baku plastik di dalam negeri.

Baca juga: Harga Plastik Meroket, Puan Ajak Pelaku UMKM Beralih ke Kemasan Alami

"Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini," tutur Agus di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Selain memastikan ketersediaan stok, pelaku industri juga berkomitmen menjaga keberlangsungan pasokan, terutama bagi industri kecil agar tetap mampu bersaing di pasar.

Meski demikian, Kemenperin mengakui adanya tekanan terhadap harga produk plastik akibat kondisi geopolitik tersebut.

Gangguan di jalur logistik global telah memicu kenaikan biaya pengiriman, termasuk freight dan surcharge, yang berdampak langsung pada struktur harga di dalam negeri.

Menperin mengungkapkan, waktu pengiriman bahan baku yang sebelumnya berkisar 15 hari kini dapat molor hingga 50 hari.

"Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi," ungkapnya.

Situasi ini menjadi pelajaran penting untuk mempercepat penguatan industri petrokimia nasional agar tidak bergantung pada impor bahan baku.

"Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi," ujar Agus.

Dalam forum tersebut, investor juga menyampaikan harapan agar subsektor petrokimia semakin menarik untuk investasi baru. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah memperkuat perlindungan pasar domestik dari serbuan produk impor.

Pemerintah sendiri akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan pasokan bahan baku bagi industri petrokimia.

Selain itu, muncul pula wacana pemanfaatan bahan baku alternatif dalam negeri sebagai substitusi nafta, seperti Crude Palm Oil (CPO).

Meski secara ekonomi masih menghadapi tantangan, opsi ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan impor.

"Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang," jelas Menperin.

Di tengah kondisi global yang tidak menentu, persaingan mendapatkan bahan baku diperkirakan akan semakin ketat. 

Oleh karena itu, pelaku industri mendorong akses terhadap bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing industri nasional.

"Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global," jelas Menperin Agus.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah asosiasi dan pelaku industri, diantaranya Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, PT Polyplex Films Indonesia, PT Kofuku Plastic Indonesia, Indorama Group, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), PT Astina Indah Abadi, dan PT Bumi Lestari Unggul, 

Selanjutnya, PT Selamat Anugrah Indonesia, PT Pelita Mekar Semesta, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), PT Supernova Flexible Packaging, Asosiasi Plastik Akal Sehat Indonesia (PASTI), Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), PT Indopoly, serta Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO).