Pemerintah mendorong peran koperasi dalam pengembangan PLTS sebagai bagian dari target Proyek Strategis Nasional 100 GW.

HO/IST

PENGEMBANGAN PLTS - Rumah Energi menyelenggarakan Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program. Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Ringkasan Berita:

• Pemerintah mendorong peran koperasi dalam pengembangan PLTS sebagai bagian dari target Proyek Strategis Nasional 100 GW, khususnya untuk memperluas akses listrik di wilayah yang belum terjangkau.
• Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk menjembatani kebijakan dan implementasi, termasuk mengatasi tantangan seperti kesiapan teknis, pembiayaan, dan koordinasi.
• Koperasi dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak energi berbasis komunitas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya penguatan peran koperasi dalam transisi energi nasional terus didorong guna mendukung target Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 Gigawatt (GW).

Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan realitas implementasi di lapangan.

Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi RI, Roysepta Abimanyu, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pengembangan 102 unit PLTS dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Fokus utamanya adalah wilayah-wilayah yang saat ini belum terjangkau oleh jaringan listrik.

Hal itu disampaikannya dalam dialog bertajuk ‘Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program’ di Jakarta. 

“Kementerian Koperasi mendorong pengembangan PLTS untuk mengurangi ketimpangan akses energi sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif,” ujar Roysepta, Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang, menilai identifikasi kendala atau bottleneck di tingkat akar rumput menjadi krusial agar target transisi energi nasional dapat tercapai.

Menurutnya, koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak energi di tingkat komunitas jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan model bisnis yang masuk akal (feasible).

“Forum ini kami dorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional,” kata Sumanda.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian ESDM, Trois Dilisusendi, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) dalam pengembangan energi terbarukan.

Trois menyebut koperasi dapat mengambil peran strategis sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di tengah masyarakat.

Diskusi lintas sektor yang melibatkan Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Keuangan ini menggarisbawahi beberapa poin penting yang masih menjadi tantangan. 

Di antaranya adalah aspek kesiapan teknis, akses pembiayaan, hingga koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat.

Ke depan, pemerintah dan mitra pembangunan berencana mengembangkan proyek percontohan (pilot project) PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas.

Langkah konkret ini diharapkan mampu memastikan transisi energi di Indonesia berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Prabowo Menargetkan Ganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Dengan PLTS Raksasa

“Selasar dengan semangat energi terbarukan berbasis komunitas,” jelasnya.