Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran standar keamanan pangan.

Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, membenarkan bahwa sebanyak 302 SPPG ditutup sementara oleh BGN. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi BGN Nomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.

“Ya, benar. Totalnya ada 302 SPPG yang ditutup sementara operasionalnya,” ucap Fathul dikutip dari Antara, Selasa, 31 Maret 2026.

Fathul menjelaskan, alasan penutupan sementara dilakukan karena sebagian besar SPPG belum memenuhi persyaratan dasar. Salah satunya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar.

“Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka BGN memutuskan menutup sementara operasional SPPG,” katanya.

Sebelum mengambil langkah tegas ini, BGN sebenarnya telah memberikan peringatan kepada pengelola SPPG agar segera melengkapi persyaratan tersebut. Namun, imbauan itu tidak diindahkan oleh sebagian mitra.

Akibatnya, BGN memilih menghentikan operasional sebagai bentuk pengawasan sekaligus perlindungan terhadap kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fathul menegaskan, penutupan ini bersifat sementara. BGN masih memberikan kesempatan kepada seluruh mitra untuk segera memperbaiki kekurangan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

“Pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan setelah SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah. Selama itu belum bisa dipenuhi maka penutupan sementara tetap diberlakukan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa program MBG tidak sekadar soal distribusi makanan, melainkan menyangkut kebutuhan dasar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Karena itu, ia berharap seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, ikut memberi perhatian serius terhadap aspek keamanan pangan dan kualitas layanan.

“Kita harap ini menjadi perhatian bersama, terutama dalam aspek keamanan pangan dan kualitas layanan kepada penerima manfaat MBG,” pungkas Fathul. (Antara)