TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup sementara tetap mendapatkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari. 

Hal ini dikatakan Dadan Hindayana saat meresmikan SPPG milik Universitas Hasanuddin, Selasa (28/4/2026). 

Dadan mengatakan, terdapat sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara hingga per awal April. 

“Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” kata Dadan kepada wartawan. 

Ia mengatakan, pemberian insentif Rp 6 juta per hari tersebut, untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah. 

"Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu," ungkapnya. 

Baca juga: Nasib Sopir Taksi Hijau Diduga Biang Kerok Tabrakan KRL dan KA Argo Bromo, Kini Diamankan

Dadan menjelaskan, penutupan sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan teknis, salah satunya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS).

"Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklist. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar," jelasnya. 

Namun, Dadan mengatakan, secara umum kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara dinilai baik, mulai dari segi menu maupun pelayanan kepada masyarakat. 

Sertifikasi dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat. 

“Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” katanya.

Slogan No Service No Pay

Sebelumnya, Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf mengatakan, BGN memiliki instrumen disiplin yang kuat melalui prinsip "no service, no pay".

Artinya, insentif Rp 6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan.

"Hak mitra atas insentif Rp 6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," kata Rufriyanto, Kamis (2/4/2026) lalu.

Menurutnya, mekanisme ini agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal.

Kontroversi Anggaran BGN

Pemberian insentif terhadap SPPG yang ditutup sementara menuai sorotan dari publik. BGN dianggap menghambur-hamburkan uang negara.

Hal ini menambah daftar panjang kontroversi penggunaaan anggaran BGN.

Beberapa alokasi anggaran yang jadi sorotan dan kritik publik, antara lain:

- Motor listrik merek Emmo sebanyak 21.800 unit senilai Rp 1,21 triliun. Harga per unit berkisar Rp42 juta hingga Rp49,9 juta.

Awalnya Kepala BGN Dadan Hindrayana mengatakan, motor listrik ini untuk kepala SPPG. Belakangan, BGN bilang motor listrik itu untuk operasional SPPG menjangkau daerah pelosok.

- Alat Makan dan Perlengkapan Dapur: Pagu untuk pengadaan alat makan di 315 lokasi SPPG dilaporkan Rp89,32 miliar, dengan realisasi Rp68,94 miliar.

- Perangkat Elektronik dan IT: BGN membantah pembelian 32.000 unit laptop, dan menyebut hanya membeli sekitar 5.000 unit sepanjang 2025.

Dalam pengadaan ini, publik menyoroti kejanggalan pembelian tablet Samsung Galaxy Tab Active5 oleh BGN. Harga per unit di e-katalog tercatat Rp17,93 juta, sedangkan harga pasaran cuma sekitar Rp9 juta.

- Jasa EO dan Event: BGN menghamburkan uang Rp 113 miliar untuk membayar jasa event organizer (EO).

- Kaos Kaki: Alokasi anggaran untuk pengadaan kaos kai mencapai 6,9 miliar. 

- IT dan IoT: Anggaran IT di BGN disebut mencapai Rp 1,2 triliun. Anggaran fantastis itu disebut untuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta managed service sarana IT dan Internet of Things (IoT).

- Zoom Meeting: Pengadaan layanan video conference (zoom meeting) mencapai Rp 5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. 

Anggaran pengadaan lisensi aplikasi rapat daring milik BGN ini dinilai cukup fantastis.  (*/tribunmedan.com)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com