Bisnis.com, JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan mulai merangkul pelaku media digital melalui kolaborasi dengan New Media Forum atau homeless media guna memperluas jangkauan komunikasi publik di tengah perubahan lanskap media.

Kepala Bakom RI M. Qodari menyampaikan, kehadiran media baru menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan dalam ekosistem komunikasi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah memilih pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat distribusi informasi kepada masyarakat.

“Kehadiran teman-teman new media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realitas komunikasi kita,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Qodari menyambut kehadiran New Media Forum yang merupakan kolaborasi berbagai pelaku media digital di Indonesia.

Menurutnya, transformasi dari apa yang sebelumnya dikenal sebagai “homeless media” menjadi new media menunjukkan perkembangan signifikan dalam industri komunikasi digital.

Sejumlah platform yang tergabung dalam forum tersebut antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusicgram, Narasi, USS Feed, hingga Kok Bisa? dan CXO Media.

Menurut Qodari, kanal-kanal ini memiliki basis audiens yang sangat besar, bahkan mampu menjangkau puluhan hingga ratusan juta pengikut dengan total tayangan mencapai miliaran setiap bulan.

“Dengan realitas bahwa new media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai 4 sampai 5 miliar per bulan, menurut kami, yang terbaik adalah kita engage agar kualitas new media semakin meningkat,” katanya.

Tantangan Homeless Media

Meski begitu, Qodari mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan media baru, terutama terkait standar jurnalistik dan tata kelola informasi. 

Dia menilai beberapa aspek penting seperti prinsip cover both sides masih menjadi pekerjaan rumah bagi sebagian pelaku new media.

Menurutnya, perlu ada diskusi lanjutan untuk menemukan pendekatan yang sesuai, termasuk kemungkinan penerapan metode verifikasi alternatif jika standar konvensional belum sepenuhnya dapat diterapkan.

“Apakah mungkin di new media ada mekanisme cover both sides? Kalau belum memungkinkan, metode apa lagi yang bisa dipakai, misalnya verifikasi,” ujarnya. 

Kendati demikian, dia menilai sejumlah indikator kelembagaan sudah mulai terpenuhi di banyak platform media baru, seperti keberadaan badan usaha, struktur redaksi, hingga alamat yang jelas. Hal ini menjadi pembeda utama antara new media dengan media sosial personal yang cenderung anonim dan tidak memiliki akuntabilitas.

Qodari menegaskan bahwa pendekatan inklusif menjadi pilihan pemerintah dalam menghadapi perkembangan media digital. Menurutnya, menjauhkan diri dari new media justru akan menyulitkan proses peningkatan kualitas.

“New media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar. Kalau dijauhi, malah susah untuk berdialog,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi ini juga membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif antara pemerintah, media konvensional, dan media digital, termasuk dalam menyampaikan masukan dan membangun ekosistem informasi yang sehat.

Melalui sinergi tersebut, Bakom berharap kualitas konten media digital dapat semakin meningkat, sejalan dengan perannya yang semakin dominan dalam membentuk opini publik di era digital.

"Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional," tegas Qodari.