tirto.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak buruh untuk memberikan masukan dalam penyusunan revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Dasco menyatakan beleid itu, amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, cepat lambatnya peraturan ini bergantung pada aspirasi dan rumusan buruh-buruh.

Ajakan itu disampaikan Dasco, saat menerima perwakilan buruh dalam peringatan May Day, yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jumat (1/5/2026). Dasco menerima audiensi buruh bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari, dan anggota Komisi IX, Obon Tabroni.

“Bahan-bahannya justru kami minta dari kawan-kawan buruh apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya, kami bukan merevisi undang-undang yang lama, karena amanat dari keputusan MK adalah kita harus membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” kata Dasco di Aula Abdul Muis, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat.

Dasco mengatakan DPR dan Pemerintah sudah bersepakat menargetkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru rampung paling lambat akhir tahun.

“Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kami melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ucap Dasco.

Saat membuka pertemuan, Dasco menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan salam dan mengucapkan hari buruh kepada buruh yang memilih aksi di depan DPR.

Dia menyebut salam itu dikatakan Prabowo melalui sambungan telepon kepadanya.

“Tadi saya menerima telepon dari Bapak Presiden. Walaupun tadi kawan-kawan tidak bersama dengan presiden merayakan hari buruh, titip salam dari Pak Presiden mengucapkan selamat hari buruh buat kawan-kawan sekalian,” kata Dasco.

Ketua Umum (Ketum) Konfederasi KASBI, Sunarno, menjelaskan alasan mengapa aliansinya memilih menyelenggarakan aksi terpisah dari buruh lainnya di Monas bersama pemerintah. Dia menyebut hal itu bukan semata karena membenci pemerintah.

“Kami juga diundang, tetapi bukan berarti kami membenci pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini atau kondisi ketenagakerjaan yang ada saat ini masih sangat buruk,” kata Sunarno.

Sunarno menyebut ingin menyuarakan aspirasi para buruh dari semua kalangan. Terlebih, pelaksanaan aksi juga dilakukan tersebar di banyak daerah.

“Ada di teman-teman di Sumatra Selatan, di Lampung, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan, di Maluku Utara, dan mungkin beberapa daerah yang lainnya,” kata dia.

Dalam tuntutannya, Sunarno meminta kepada DPR untuk melakukan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro buruh dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh. Menurutnya, apabila tidak melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh, substansi pasti tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kaum buruh selama ini.

“Dan kalaupun undang-undang tersebut misalnya disahkan, dalam waktu bersamaan demonstrasi, gelombang unjuk rasa, bahkan mungkin gugatan di Mahkamah Konstitusi tentunya ini juga akan berjalan,” katanya.

“Nah, kami tidak ingin buatan undang-undang ketenagakerjaan yang baru tersebut artinya mubazir juga buat kawan-kawan buruh,” lanjutnya.

tirto.id - Flash News

Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama