Pematangsiantar, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyampaikan protes terhadap polemik penjurian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tingkat SMA di Kalimantan Barat yang viral di media sosial.

Cucun meminta Sekretariat Jenderal MPR melakukan evaluasi terhadap penunjukan dewan juri agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Sebagai anggota MPR, kami juga menyampaikan protes. Kesekjenan MPR harus menunjuk juri yang benar-benar kompeten,” ujar Cucun usai rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (12/5/2026).

Ia menilai polemik tersebut dapat mencederai kredibilitas pelaksanaan lomba maupun lembaga MPR apabila tidak segera ditangani secara serius.

Menurut Cucun, keputusan juri yang memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang dinilai sama menimbulkan tanda tanya besar di publik.

“Jawabannya sama tetapi nilainya berbeda. Ini tentu harus menjadi evaluasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong agar lomba di Kalimantan Barat tersebut digelar ulang demi menjaga rasa keadilan bagi seluruh peserta.

Ia juga meminta MPR memberikan klarifikasi resmi terkait polemik yang terjadi agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.

“Sebaiknya dilakukan pertandingan ulang agar hasil akhirnya benar-benar adil dan mendapatkan sekolah terbaik,” ujar Hetifah.

Polemik bermula saat babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan keputusan juri yang dianggap tidak konsisten.

Dalam pertanyaan rebutan terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden.

Namun jawaban tersebut dinilai salah oleh salah satu juri, Dyastasita sehingga regu C mendapat pengurangan nilai lima poin.

Tak lama kemudian, regu B memberikan jawaban yang dinilai serupa dan justru memperoleh nilai penuh 10 poin dari dewan juri.

Keputusan itu langsung memicu protes dari peserta regu C yang merasa jawaban mereka sebenarnya telah menyebutkan DPD sebagaimana dipermasalahkan juri.

Juri kemudian beralasan artikulasi peserta kurang jelas sehingga jawaban dianggap tidak terdengar lengkap.

Insiden tersebut menjadi sorotan publik setelah videonya tersebar luas di media sosial. Menyusul polemik itu, pihak MPR RI dikabarkan telah menonaktifkan sementara sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lomba, termasuk juri dan pembawa acara.