Nur mengatakan, data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur ekonomi makro secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Nur menilai kebijakan realokasi distribusi kurban dari pulau Jawa ke wilayah Papua dan wilayah-wilayah minus lainnya ini perlu dirumuskan secara eksplisit dengan tetap berpedoman pada prinsip/fiqih “aulawiyat” atau prioritas lingkungan lokal/tetangga terdekat.

“Pendekatan ini esensial agar distribusi lintas wilayah tersebut tidak mereduksi dimensi sosial-komunal yang menjadi esensi dasar dari ibadah kurban,” ujar Nur.

Ia kemudian mencontohkan sejumlah inovasi agar daging kurban yang dibagikan tidak hanya dalam bentuk daging segar (fresh), tapi dengan diolah terlebih dahulu agar bisa bertahan lebih lama dan menjangkau daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

“Misalnya penyimpanan dalam bentuk beku atau frozen, lalu inovasi (daging) dibuat dalam bentuk kornet, dibuat dalam bentuk rendang kaleng, itu sangat baik sekali, dalam artian nanti distribusinya bisa dilakukan dalam konteks yang sudah siap saji dan bisa dalam bentuk yang memerlukan waktu untuk redistribusi yang lebih lama,” kata Nur.

“Kalau dalam bentuk daging fresh mungkin hanya dalam hitungan jam itu dagingnya sudah membusuk, tapi kalau sudah diolah dalam bentuk kornet, dalam bentuk rendang kaleng, dan sebagainya itu nanti bisa kemudian distribusi ke wilayah yang lebih luas,” ujarnya menambahkan.