Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada negara lain dalam menentukan harga minyak kelapa sawit dunia. Menurutnya, sebagai produsen terbesar dunia, Indonesia harus memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perdagangan komoditas tersebut.

Prabowo mengatakan devisa ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada 2025 mencapai USD 23 miliar atau sekitar Rp 391 triliun. Nilai tersebut menunjukkan besarnya kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional.

Namun, ia menilai kondisi saat ini masih janggal karena harga sawit justru banyak dipengaruhi pasar dan negara lain. Hal itu, menurut Prabowo, tidak seharusnya terus terjadi.

“Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain,” ujarnya.

Prabowo mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada jajaran menterinya. Ia ingin Indonesia mulai lebih berani menentukan harga komoditas strategisnya sendiri, termasuk sawit.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita,” tegasnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan memperbesar pemanfaatan sawit untuk kebutuhan domestik apabila pasar luar negeri tidak bersedia mengikuti harga yang ditetapkan Indonesia.

“Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah target utama dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5% sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8% pada 2029.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029,” ucapnya dalam sidang paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam paparannya, Prabowo menyebut pendapatan negara pada APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82% hingga 12,40% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62% hingga 14,80% dari PDB untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada level 6,5% hingga 7,3%. Adapun nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.

Menurut Prabowo, stabilitas nilai tukar menjadi perhatian penting dalam strategi fiskal dan moneter pemerintah. Karena itu, kebijakan ekonomi akan diarahkan untuk menjaga ketahanan rupiah terhadap mata uang global.

Dari sisi harga, inflasi ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Pada sektor energi, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia berada di level USD70 hingga USD95 per barel. Sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan perbaikan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan pada 2027 diproyeksikan turun menjadi 6,0% hingga 6,5%, lebih rendah dibanding target sebelumnya yang berada di kisaran 6,5% hingga 7,5%.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun ke level 4,30% hingga 4,87%. Di sisi lain, rasio gini diproyeksikan membaik ke rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380.

Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. “Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” katanya.

Pemerintah turut menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks Modal Manusia diproyeksikan meningkat menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570 melalui berbagai program prioritas di bidang pendidikan dan pengembangan SDM.