'Family office' disebut sengaja diarahkan untuk menjaring dana menganggur triliunan dolar milik para konglomerat dunia, termasuk taipan-taipan Arab, yang sedang mencari 'pelabuhan aman'. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Indonesia bersiap menangkap peluang emas dari Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah memberikan lampu hijau alias merestui pembentukan family office --wadah khusus pengelola duit konglomerat dunia-- yang akan ditempatkan di kawasan Pusat Keuangan Internasional atau International Financial Center (IFC) di Bali. Langkah strategis ini sengaja diarahkan untuk menjaring dana menganggur triliunan dolar milik para konglomerat dunia, termasuk taipan-taipan Arab, yang sedang mencari 'pelabuhan aman'.  

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan aturan hukum untuk memuluskan proyek pemikat modal raksasa ini sedang dikebut oleh DPR dan ditargetkan bisa ketok palu pada 4 Juni 2026.

"Presiden sudah setuju dengan pembentukan International Financial Center dan family office. Kami memproyeksikan undang-undang terkait hal ini akan segera disahkan oleh parlemen pada tanggal 4 bulan depan," ujar Luhut dalam acara 'ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy' di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Sedot Likuiditas Jumbo Timur Tengah

Luhut blak-blakan menyebut bahwa salah satu fokus utama dari pendirian family office di Bali ini adalah menyedot likuiditas jumbo yang melimpah di kawasan Timur Tengah. Saat ini, badai ketidakpastian ekonomi dan ketegangan geopolitik yang menyelimuti wilayah tersebut membuat para investor kelas kakap di sana kalang kabut mencari tempat baru untuk menyelamatkan aset mereka.  

Berdasarkan hitungan Luhut, ada potensi dana segar hingga US$1 triliun di Timur Tengah yang saat ini sedang 'kebingungan' mencari lokasi investasi yang stabil dan aman.  

"Ada potensi aset senilai satu triliun dolar yang saat ini berada di Timur Tengah, dan pemiliknya sedang mencari tempat yang aman untuk berinvestasi. Kita memang tidak bisa berharap langsung dapat US$100 miliar hingga US$200 miliar dalam semalam. Tapi, kalau mereka mau menaruh sebagian dananya di sini, itu akan membawa kredibilitas dan kepercayaan tinggi yang sangat dibutuhkan Indonesia," jelas mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI periode 2019-2024 itu.

Libatkan Mentor Senior Asal Inggris

Demi meyakinkan para pangeran dan miliarder Timur Tengah agar mau memarkirkan uangnya di Pulau Dewata, Indonesia tidak mau tampil amatiran. Pemerintah berencana menggandeng seorang pakar atau tokoh senior asal Inggris untuk bertindak sebagai penasihat operasional family office.

Menurut Luhut, rencana tersebut merupakan buah kolaborasi yang dimotori oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

"Saya telah berdiskusi dengan Rosan dan dia sudah setuju untuk menunjuk seorang penasihat senior dari Inggris yang akan mendampingi kita dalam pengembangan family office ini," ungkap Luhut.

Godok Karpet Merah dan Insentif Pajak

Wacana menyulap Bali menjadi pusat perputaran uang global ini sebenarnya sudah mulai diendus sejak April lalu. Kala itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengonfirmasi bahwa regulasi KEK Finansial ini sengaja dirancang untuk merespons perubahan peta geopolitik dunia.  

Pemerintah pun membuka pintu lebar-lebar bagi BPI Danantara jika ingin ikut andil dalam pengelolaan proyek ini. "Kalau Danantara ikut mengelola, boleh juga," kata Airlangga.  

Untuk melengkapi daya pikatnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan bahwa tim gabungan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, OJK, hingga Bank Indonesia sedang sibuk merumuskan paket insentif khusus bagi para investor.  

Pemerintah bahkan sedang melakukan studi banding ke berbagai pusat keuangan tersohor di dunia untuk mencari formula insentif terbaik --termasuk kemungkinan pemberian fasilitas seperti tax holiday (libur pajak). Targetnya jelas, yakni membuat Bali menjadi pelabuhan paling seksi dan menguntungkan bagi aset-aset bernilai tinggi dari Timur Tengah. 
 

Topik