Mengaku Akan Bekerja di Arab Saudi, Puluhan Orang Ini Ternyata Hendak Haji Nonprosedural - Liputan6
Mengaku Akan Bekerja di Arab Saudi, Puluhan Orang Ini Ternyata Hendak Haji Nonprosedural
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menunda keberangkatan 23 WNI yang hendak terbang ke Jeddah karena terindikasi akan menunaikan haji secara non prosedural.
Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana mengatakan, telah menunda 23 Warga Negera Indonesia (WNI) yang hendak menuju Jeddah, Arab Saudi, karena terindikasi akan berangkat haji secara nonprosedural.
"Mereka terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan. Petugas Imigrasi yang bertugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara keterangagn perjalanan dan dokumen yang dimiliki," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (1/5/2026).
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata Galih, benar terungkap bahwa rombongan tersebut berencana melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang tak sesuai peruntukannya.
Bahkan, masih kata dia, puluhan orang tersebut, sempat diarahkan untuk memberikan keterangan sebagai pekerja di Arab Saudi sebelum akhirnya mengakui tujuan yang sebenarnya.
"Satu orang dalam rombongan diketahui berperan sebagai kordinator, sementara 22 lainnya merupakan calon jamaah haji non prosedural," kata Galih.
Berkoordinasi dengan Satgas Haji
Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas Imigrasi langsung berkordinasi dengan Satgas Haji. Hingga akhirnya, diputuskan untuk menunda keberangkatan seluruh rombongan.
Menurut Galih, langkah ini merupakan bagian ari penguatan pengawasan keimigrasian selama musim haji 2026.
Imigrasi, lanjutnya, mengoptimalkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), meningkatkan analisis risiko melalui Passager Analysis Unit (PAU), serta memperkuat sinergi lintas instansi.
Sejak awal musim haji tahun ini, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta telah menunda keberangkatan total 42 WNI yang diduga akan berangkat secara nonprosedural.
"Penundaan ini kami lakukan untuk mencegah WNI menjadi korban praktik haji non prosedural yang berisiko penolakan masuk hingga permasalahan hukum di Arab Saudi. Kami terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas instansi dalam Satgas Haji," kata dia.