KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengambil langkah kontras saat harga pupuk global melonjak lebih dari 40% akibat gangguan geopolitik. 

Presiden Prabowo Subianto justru menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% untuk menjaga daya tanam dan stabilitas produksi pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut kebijakan ini sebagai respons cepat membaca risiko krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara. 

“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Amran dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Baca Juga: Kemenkeu Ubah Aturan Restitusi Pajak: Wajib Pajak Patuh Dapat Prioritas

Tekanan global memang meningkat tajam sejak Februari 2026. Konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz, jalur penting bagi sepertiga perdagangan pupuk dunia sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen. 

Dampaknya, harga urea meroket dalam waktu singkat dan mengancam produksi pangan negara-negara yang bergantung pada impor.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah menurunkan harga seluruh jenis pupuk bersubsidi, mulai dari urea, NPK hingga ZA. Langkah ini diikuti pembenahan struktural dari sisi distribusi dan regulasi. 

Lebih lanjut, pemerintah memangkas 145 aturan pupuk melalui Instruksi Presiden, mempercepat alur penyaluran dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Selain itu, akses pupuk diperluas melalui integrasi berbasis KTP dan penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Targetnya, distribusi menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026.

Dari sisi pasokan, pemerintah mengandalkan diversifikasi sumber impor sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur. 

Baca Juga: PMI April 2026 Turun ke 49,1, Sektor Manufaktur Masuk Zona Kontraksi

Strategi ini diklaim mampu meredam dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China, sehingga stok pupuk domestik tetap terjaga.

Secara ekonomi, penurunan harga pupuk diperkirakan memangkas biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. 

Kebijakan ini juga memperluas akses bagi lebih dari 16 juta petani dan menekan potensi kelangkaan akibat distribusi yang timpang.

Tak hanya di hulu, pemerintah juga menjaga sisi hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Skema ini ditujukan untuk memastikan margin petani tetap positif di tengah volatilitas harga global.

Pendekatan simultan di hulu dan hilir ini menjadi pembeda kebijakan pertanian pemerintah saat ini. Di kawasan, tekanan justru mendorong petani Thailand menunda tanam akibat mahalnya pupuk, sementara Vietnam dan Filipina menghadapi risiko gangguan pasokan karena ketergantungan pada China.

Amran menilai posisi Indonesia relatif lebih kuat berkat kombinasi subsidi, deregulasi, dan penguatan produksi domestik. Ia juga menyoroti cadangan beras pemerintah yang telah melampaui 5 juta ton, level tertinggi sepanjang sejarah sebagai bantalan menghadapi risiko El Nino dan gejolak global.

“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News