Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti rumitnya birokrasi perizinan investasi di Indonesia dengan membandingkannya dengan Malaysia. Menurut dia, proses perizinan di Tanah Air masih terlalu panjang dan berpotensi menghambat masuknya investasi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Ruang Sidang Paripurna MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu," kata Prabowo.

Ia kemudian membandingkan kecepatan proses perizinan investasi Indonesia dengan Malaysia. Menurut Prabowo, negara tetangga tersebut mampu menyelesaikan izin usaha dalam waktu jauh lebih singkat.

"Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan," tegasnya.

Prabowo menilai masalah tersebut muncul karena masih banyak aturan turunan dan ketentuan tambahan yang memperpanjang jalur birokrasi. Menurutnya, instruksi dari tingkat atas sering kali kembali diolah hingga melahirkan aturan baru yang justru menambah proses administrasi.

"Kita jangan banyak inisiatif. Udah perintah presiden, perintah menteri, di bawahnya bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu," ujarnya.

Karena itu, Prabowo meminta para menteri menertibkan jajaran di bawahnya agar tidak menciptakan aturan tambahan yang berpotensi menghambat kebijakan pemerintah.

"Saya ingatkan semua menteri, tertibkan yang bawah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga sempat menyinggung gaya kerja birokrasi yang menurutnya kerap terjadi di lingkungan pemerintahan. Ia menggambarkan kebiasaan sejumlah birokrat yang datang meminta tanda tangan kepada pimpinan pada sore hari ketika kondisi sudah lelah.

"Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum. Berarti pengalamannya banyak ini. Golkar banyak pengalaman ini," kata Prabowo yang disambut tawa peserta sidang.

Pernyataan Prabowo tersebut menegaskan kembali dorongannya agar birokrasi pemerintah menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien, terutama dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.