JAKARTA – Direktur Eksekutif Sentra Ketahanan dan Keadilan (Sekata Institut) Andri Ferdiansyah menegaskan bahwa pola gerakan kelompok separatis teroris di Papua saat ini semakin terorganisir, sistemik, dan memiliki pola operasi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, berbagai pergerakan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Papua menunjukkan adanya konsolidasi kekuatan, propaganda terstruktur, hingga upaya pelibatan masyarakat sipil untuk mendukung operasi mereka di lapangan.

“Situasi terbaru di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, menjadi indikator kuat bahwa kelompok separatis tidak lagi bergerak secara sporadis, melainkan telah membangun jaringan operasi yang rapi dan terukur”, kata Andri Frediansyah dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang berkembang, terdeteksi pergerakan kelompok yang dipimpin Danil Aibon Kogoya (DAK) di Kampung Tausiga pasca-pembuatan video propaganda deklarasi kembalinya kelompok tersebut di wilayah Intan Jaya.

“Ini bukan sekadar aksi kelompok bersenjata biasa. Ada pola konsolidasi, propaganda psikologis, mobilisasi massa, hingga upaya membangun opini untuk mendeligitimasi aparat keamanan. Semua itu menunjukkan bahwa gerakan mereka sudah sistemik dan dirancang untuk menciptakan instabilitas keamanan secara berkelanjutan,” ujar Andri.

Menurut Andri, informasi mengenai pengerahan jaringan lokal seperti Same Waker dan Apinome untuk memobilisasi warga, termasuk mama-mama Papua, guna memantau pergerakan aparat keamanan, menunjukkan adanya upaya sistematis memanfaatkan masyarakat sipil sebagai informan lapangan. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena dapat menyeret masyarakat ke dalam pusaran konflik bersenjata.

“Ketika masyarakat sipil mulai dimobilisasi untuk kepentingan operasi kelompok bersenjata, maka ancamannya bukan hanya terhadap aparat, tetapi juga terhadap keselamatan rakyat Papua sendiri. Ini merupakan bentuk eksploitasi sosial yang dapat memperluas konflik horizontal di tengah masyarakat,” katanya.

Andri menambahkan, estimasi kekuatan kelompok separatis yang tersebar di sejumlah titik seperti Kulapa–Balaimai–Taitawa, Ujamuligo, hingga pergerakan menuju Nabya dan Unobundoga memperlihatkan adanya pola penguasaan wilayah dan strategi gerilya yang terstruktur.

“Pola seperti ini tidak boleh dianggap sebagai gangguan keamanan biasa karena berpotensi mengancam stabilitas nasional dalam jangka panjang”, tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa propaganda yang dibangun kelompok separatis kerap memanfaatkan isu-isu HAM dan disinformasi untuk membentuk persepsi negatif terhadap negara di ruang publik, baik nasional maupun internasional.

Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga memperkuat strategi komunikasi publik, perlindungan masyarakat sipil, serta percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

“Negara harus hadir secara utuh. Penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata harus dilakukan secara tegas dan terukur, namun di saat yang sama masyarakat Papua juga harus dilindungi dari intimidasi, manipulasi propaganda, dan eksploitasi konflik oleh kelompok separatis,” ujar Andri.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa keutuhan NKRI tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui penguatan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diminta bersatu mendukung langkah pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas Papua dari ancaman separatisme dan teror bersenjata.

“Papua adalah bagian sah dari Indonesia. Segala bentuk upaya terorganisir yang mengarah pada teror, intimidasi masyarakat, dan serangan terhadap aparat maupun simbol negara harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara,” tutupnya.

75