JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah jadi sorotan publik. Bukan karena konsepnya, melainkan komposisi anggarannya yang dinilai tidak sepenuhnya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat.

Isu ini mencuat setelah rincian anggaran menunjukkan adanya belanja besar untuk kebutuhan non-pangan seperti tablet, kendaraan operasional, hingga perlengkapan seperti pakaian dan bahkan semir sepatu. Hal ini memicu pertanyaan publik: sejauh mana pengeluaran tersebut benar-benar mendukung tujuan utama program.

Anggaran Besar, Tapi Bukan untuk Makanan?

Data yang beredar menunjukkan bahwa anggaran MBG justru lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan pendukung dibandingkan makanan itu sendiri. Salah satu yang paling disorot adalah pengadaan perangkat teknologi berupa tablet yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Tak hanya itu, anggaran kendaraan operasional bahkan menembus angka triliunan rupiah. Di sisi lain, dana untuk penyediaan makanan bergizi yang menjadi inti program justru jauh lebih kecil.

Mengutip laporan media, porsi anggaran untuk makanan hanya sekitar Rp242,8 miliar, jauh di bawah belanja kendaraan dan perangkat teknologi yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Ketimpangan ini membuat publik mempertanyakan prioritas dalam program yang seharusnya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat.

Tablet dan Teknologi: Penting, Tapi Seberapa Mendesak?

BGN sendiri menekankan bahwa teknologi diperlukan untuk mendukung operasional program. Tablet misalnya digunakan untuk pendataan penerima manfaat, monitoring distribusi makanan, hingga pelaporan real-time.

Secara konsep, digitalisasi memang penting agar program berjalan transparan dan terukur. Namun, yang menjadi perdebatan adalah skala anggaran yang dianggap terlalu besar.

Apalagi, muncul perbandingan antara harga e-katalog dan harga pasar yang dinilai cukup jauh. Hal ini memperkuat kekhawatiran adanya inefisiensi dalam pengadaan barang.

Di sinilah letak dilema utama. Di satu sisi, teknologi dibutuhkan untuk memastikan program berjalan efektif. Namun di sisi lain, alokasi yang terlalu besar justru bisa mengurangi fokus pada tujuan utama, yakni pemenuhan gizi.

Dari Kaos Kaki hingga Semir Sepatu

Sorotan tidak berhenti pada teknologi. Anggaran untuk pakaian dan perlengkapan juga menjadi perhatian, termasuk item seperti sepatu, kaos kaki, hingga perlengkapan lainnya yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Walaupun secara operasional kebutuhan ini bisa dipahami untuk petugas lapangan, publik menilai porsinya tetap harus proporsional.

Pertanyaan yang muncul sederhana namun krusial: apakah pengeluaran tersebut benar-benar berdampak langsung pada peningkatan gizi masyarakat?

Karena pada akhirnya, indikator keberhasilan MBG bukan pada kelengkapan fasilitas, melainkan pada kualitas dan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.

Kaitan dengan Pemenuhan Gizi dalam MBG

Program MBG sendiri dirancang sebagai strategi nasional untuk mengatasi masalah gizi, termasuk stunting dan kekurangan nutrisi di Indonesia.

BGN menargetkan puluhan juta penerima manfaat, mulai dari anak-anak hingga kelompok rentan.

Namun, ketika anggaran lebih banyak terserap ke sektor pendukung, muncul kekhawatiran bahwa dampak langsung ke masyarakat menjadi tidak maksimal.

Idealnya, belanja operasional memang diperlukan, tetapi tidak boleh menggerus anggaran utama yang seharusnya digunakan untuk makanan bergizi.

Transparansi dan Evaluasi Jadi Kunci

Di tengah polemik ini, transparansi menjadi hal yang paling penting. Publik membutuhkan penjelasan rinci mengenai alasan di balik setiap alokasi anggaran.

BGN sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas program, termasuk memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan mark-up harga dalam pengadaan bahan baku.

Langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga program tetap berjalan sesuai tujuan. Namun, evaluasi menyeluruh tetap diperlukan agar ke depan anggaran lebih tepat sasaran.

Antara Infrastruktur dan Dampak Nyata

Perdebatan soal anggaran MBG sebenarnya mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan publik: antara membangun sistem pendukung dan memberikan manfaat langsung.

Tanpa infrastruktur yang baik, program bisa berantakan. Namun tanpa fokus pada output utama, program bisa kehilangan esensinya.

Dalam konteks MBG, keseimbangan ini menjadi sangat penting. Teknologi, kendaraan, dan perlengkapan memang dibutuhkan, tetapi tetap harus berada dalam proporsi yang wajar.

Kesimpulan

Sorotan terhadap anggaran MBG bukan berarti menolak programnya. Justru sebaliknya, publik ingin memastikan bahwa program besar ini benar-benar memberikan manfaat maksimal.

Ketika anggaran miliaran rupiah digunakan untuk tablet hingga perlengkapan seperti semir sepatu, wajar jika muncul pertanyaan tentang prioritas.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG akan diukur dari satu hal sederhana: apakah masyarakat benar-benar mendapatkan makanan bergizi yang layak.

Jika itu tercapai, maka seluruh komponen pendukung akan dianggap relevan. Namun jika tidak, maka evaluasi besar-besaran menjadi hal yang tidak bisa dihindari.