Jakarta, Beritasatu.com - Sosok Dyastasita WB tengah ramai diperbincangkan publik setelah namanya dikaitkan dengan polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat (Kalbar).

ADVERTISEMENT

Kontroversi tersebut mencuat usai beredarnya cuplikan video perlombaan di media sosial yang memperlihatkan adanya perbedaan pemberian poin terhadap jawaban peserta.

Perdebatan mengenai jalannya kompetisi pun meluas di berbagai platform media sosial. Banyak warganet mempertanyakan objektivitas penilaian dewan juri karena dua jawaban yang dianggap memiliki substansi serupa justru memperoleh hasil penilaian berbeda.

ADVERTISEMENT

Situasi semakin menjadi perhatian setelah akun Instagram @smansaptk.informasi meminta adanya konfirmasi dan klarifikasi terkait mekanisme penilaian dalam lomba tersebut.

Pada sisi lain, tim SMAN 1 Pontianak berharap terdapat penjelasan terbuka mengenai dasar pengambilan keputusan dewan juri agar integritas kompetisi tetap terjaga.

Di tengah polemik yang berkembang, SMAN 1 Sambas akhirnya berhasil maju mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional dalam ajang LCC 4 Pilar yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Sosok Dyastasita WB

Nama Dyastasita Widya Budi atau Dyastasita WB menjadi salah satu sosok yang paling banyak dibahas setelah kontroversi tersebut viral. Ia diketahui merupakan salah satu dewan juri dalam pelaksanaan LCC 4 Pilar Kalbar.

Berdasarkan informasi dari laman resmi MPR RI, Dyastasita WB merupakan pejabat tinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Saat ini, ia menjabat sebagai kepala Biro Pengkajian Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi.

Selain itu, Dyastasita WB juga diketahui memiliki pangkat pembina utama (IV/e) dan aktif dalam berbagai kegiatan pemasyarakatan empat pilar MPR RI. Dari sisi pendidikan, ia merupakan lulusan sarjana strata satu (S-1) dengan gelar sarjana sosial (S Sos).

Seiring polemik yang berkembang di media sosial, profil dan rekam jejak Dyastasita WB pun ikut menjadi perhatian publik. Banyak warganet mencari informasi mengenai latar belakang hingga jabatan yang diembannya di lingkungan MPR RI.

Laporan Harta Kekayaan Dyastasita Widya Budi

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan pada 26 Maret 2026 untuk periode 2025, Dyastasita Widya Budi tercatat menjabat sebagai kepala biro dengan nomor harta kekayaan (NHK) 432333.

Dalam laporan tersebut, total harta kekayaan Dyastasita Widya Budi tercatat mencapai Rp 581.220.940 setelah dikurangi utang.

Adapun rincian harta yang dilaporkan meliputi aset tanah dan bangunan senilai Rp 697.120.000. Properti tersebut terdiri dari:

• Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kota Jakarta Pusat senilai Rp 251.136.000
• Tanah dan bangunan seluas 40 m2/40 m2 di Kota Jakarta Selatan senilai Rp 80.440.000
• Tanah dan bangunan seluas 209 m2/58 m2 di Kota Jakarta Pusat senilai Rp 365.544.000
• Selain aset properti, laporan tersebut juga mencatat kas dan setara kas sebesar Rp 1.675.031.

Sementara itu, pada kategori alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta harta lainnya tidak tercantum nilai kepemilikan.

Total keseluruhan harta tercatat sebesar Rp 698.795.031 dengan jumlah utang Rp 117.574.091.

Awal Mula Kontroversi LCC 4 Pilar Kalbar

Kontroversi dalam LCC 4 Pilar Kalbar bermula dari salah satu pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam soal tersebut dijelaskan bahwa pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun, dalam proses pemilihan anggota BPK, keterkaitan dengan unsur perwakilan daerah tetap harus diperhatikan.

Peserta kemudian diminta menjawab lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan oleh DPR dalam memilih anggota BPK.

“Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden,” jawab regu C dari SMAN 1 Kota Pontianak.

Meski jawaban tersebut dianggap mendekati benar, dewan juri tetap memberikan pengurangan nilai kepada regu tersebut. Pengurangan poin dilakukan karena jawaban dinilai tidak menyebutkan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan artikulasi yang jelas.

"Nilai -5," kata Dyastasita WB.

"Eh regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. Jadi dewan juri tadi berpendapat enggak ada DPD," ujar Dyastasita menjelaskan.

Tidak lama berselang, pertanyaan yang sama diberikan kepada regu B. Tim tersebut juga menyampaikan jawaban dengan substansi yang serupa.

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden,” jawab regu B.

Keputusan tersebut kemudian diprotes oleh peserta dari regu C yang merasa telah menyebutkan unsur DPD dalam jawabannya.

Menanggapi protes itu, salah satu dewan juri menegaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan kejelasan artikulasi peserta ketika menyampaikan jawaban.

“Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” ujar salah satu dewan juri lain di hadapan peserta.

Panitia dan pembawa acara selanjutnya meminta seluruh peserta menerima keputusan dewan juri dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar penyampaian jawaban lebih jelas.

Viral di Media Sosial

Cuplikan video perlombaan yang beredar luas di media sosial membuat polemik LCC 4 Pilar Kalbar semakin berkembang. Banyak warganet menilai jawaban yang disampaikan kedua tim memiliki substansi serupa, tetapi memperoleh hasil penilaian berbeda.

Dalam video tersebut, Tim SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan nilai sebesar -5 poin setelah jawaban mereka dianggap tidak tepat. Sementara itu, ketika pertanyaan yang sama diberikan kepada SMAN 1 Sambas, jawaban dengan substansi serupa justru memperoleh tambahan nilai +10 poin.

Perbedaan penilaian itu memunculkan anggapan di kalangan warganet bahwa proses penilaian dalam lomba belum berjalan objektif. Suasana kompetisi yang sejak awal berlangsung tegang karena materi berkaitan dengan ketatanegaraan dan lembaga negara pun semakin memanas.

Hingga kini, polemik mengenai penilaian dalam LCC 4 Pilar Kalbar masih ramai dibahas publik di media sosial. Nama Dyastasita WB pun terus menjadi perhatian seiring banyaknya warganet yang menunggu penjelasan lebih lanjut terkait proses penilaian dalam kompetisi tersebut.