Zulhas Janjikan Sejarah Tercipta, PAN Bikin Kejutan pada Pemilu 2029 - Tribunnews
Zulhas Janjikan Sejarah Tercipta, PAN Bikin Kejutan pada Pemilu 2029
Ringkasan Berita:
- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberi sinyal optimistis menghadapi Pemilu 2029 dengan menyebut partainya akan membuat “kejutan”.
- Dalam podcast Refly Harun, Zulhas mengaku masih memiliki ambisi membesarkan PAN dan mencetak prestasi politik tertinggi.
- Ia juga mengkritik arah reformasi ekonomi Indonesia yang dinilai terlalu liberal dan kurang berpihak pada rakyat kecil.
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi sinyal optimistis menghadapi Pemilu 2029 dengan menyebut PAN akan membuat “kejutan” pada kontestasi politik mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam podcast bersama Refly Harun saat membahas perjalanan politik dan target elektoral PAN ke depan.
“Insyaallah 2029 kita bikin kejutan,” kata Zulhas dalam podcast di YouTube Refly Harun, dikutip Rabu (27/5/2026).
Dalam percakapan tersebut, Refly Harun menyinggung posisi PAN yang saat ini berada di papan tengah partai parlemen serta memiliki 48 kursi di DPR RI.
Namun Zulhas menegaskan dirinya masih memiliki ambisi politik untuk membesarkan PAN dan mencatatkan prestasi tertinggi selama kepemimpinannya sebagai ketua umum.
“Saya ingin membuat sejarah bahwa partai ini mencapai prestasi puncak terbaik,” ujarnya.
Zulhas diketahui telah memimpin PAN selama tiga periode berturut-turut.
Ia menilai membesarkan partai menjadi salah satu ambisi politik yang masih ingin diwujudkannya, meski mengaku fokus utama saat ini tetap pada tugas pemerintahan di sektor pangan.
Sinyal optimisme PAN menuju 2029 sebelumnya juga beberapa kali disampaikan elite partai. Zulhas bahkan pernah menargetkan PAN mampu menembus jajaran empat besar nasional pada pemilu mendatang.
Meski demikian, peta politik menuju 2029 diperkirakan masih sangat dinamis mengingat konfigurasi koalisi pemerintahan dan oposisi belum sepenuhnya terbentuk pasca Pilpres 2024.
Baca juga: Alasan Zulkifli Hasan Akui Minta Jabatan Menko Pangan ke Prabowo
Kritik Reformasi 30 Tahun Terlalu Liberal
Selain membahas arah politik PAN, Zulhas dalam podcast tersebut juga melontarkan kritik terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia selama tiga dekade terakhir pascareformasi.
Ia menilai sistem ekonomi nasional terlalu liberal dan cenderung memberi ruang besar kepada pemilik modal dibanding rakyat kecil, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM desa.
“Kita sangat liberal, semua pasar bebas,” kata Zulhas.
Menurut dia, kebijakan ekonomi pascareformasi membuat banyak sektor strategis yang sebelumnya menjadi ruang hidup rakyat kecil justru dikuasai korporasi besar dan pemilik modal.
Zulhas mencontohkan sektor pertanian, peternakan, hingga perdagangan desa yang pada masa lalu disebut lebih terlindungi dari penetrasi usaha besar.
Ia menyebut kondisi tersebut menyebabkan petani kehilangan lahan, berubah menjadi buruh tani, serta semakin lemah dalam rantai distribusi pangan nasional.
“Sekarang petani kita 70 sampai 80 persen berubah menjadi buruh tani,” ujarnya.
Karena itu, Zulhas mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencoba mengembalikan semangat Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil.
Ia menyebut langkah seperti kenaikan harga gabah, deregulasi pupuk, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, hingga penguatan swasembada pangan sebagai bagian dari strategi tersebut.
Dalam podcast itu, Zulhas juga menilai Prabowo memiliki keberanian menghadapi kepentingan oligarki sumber daya alam serta mengembalikan kontrol negara terhadap sektor-sektor strategis.
Pernyataan Zulhas mengenai liberalisasi ekonomi berpotensi memicu perdebatan lebih luas karena reformasi ekonomi Indonesia selama ini juga dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi, industrialisasi, dan integrasi perdagangan global.
Di sisi lain, kritik terhadap ketimpangan distribusi ekonomi dan lemahnya perlindungan terhadap sektor informal memang kerap menjadi sorotan dalam diskursus ekonomi-politik nasional beberapa tahun terakhir.
(*)