TRIBUN-MEDAN.com - Polemik terkait pembiayaan lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri masih jadi perbincangan hangat.

Sebelumnya presiden beserta rombongan dikritik karena kerap keluar negeri karena dianggap pemborosan.

Kritikan muncul dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal 

Presiden disarankan mengurangi kunjungan ke luar negeri untuk mengurangi pembengkakan pengeluaran anggaran.

Namun kemudian  Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkap kelebihan biaya lawatan Presiden Prabowo menggunakan dana pribadi

Tanggapan Pengamat Kebijakan

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Prabowo itu merupakan sebuah pelanggaran. 

"Ya itu pelanggaran namanya. Karena untuk kegiatan pemerintahan itu harus dianggarkan, keluar dari APBN," kata Agus saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, Prabowo Subianto mengikuti jejak sang mertua yakni Presiden RI ke-2, Soeharto yang kerap menggunakan dana non-budgeter.

Dana non-budgeter sendiri adalah dana di luar anggaran resmi (seperti APBN atau APBD pada sektor pemerintah, atau di luar anggaran operasional pada perusahaan) yang tidak melalui mekanisme perencanaan, pencatatan, dan pengawasan resmi.

"Kalau modelnya mau begitu, berarti dia
kembali ke zaman mertuanya, Soeharto. Dulu Soeharto sering menggunakan dana non-budgeter namanya," ucapnya.

"Pada waktu reformasi, kita semua sudah setuju
hilangkan dana non-budgeter, karena itu rawan pakai dana siapa saja, bisa korupsi, bisa nodong siapa," sambungnya.

Sehingga, Agus mengatakan sejatinya jika untuk kepentingan negara harus menggunakan dana dari APBN.

"Kecuali Presiden punya tujuan pergi pribadi, kelebihannya terserah. Kan ini katanya, ini katanya lho ya, katanya untuk negara. Ya itu harus pakai uang negara, APBN. Bukan justru yang kurban pakai APBN, kan bukan begitu," ungkapnya.

Ditanggung Secara Pribadi Prabowo

Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya mengeklaim bahwa segala kelebihan biaya operasional presiden ke luar negeri yang melampaui pagu anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Prabowo. 

Pernyataan ini dilontarkan Teddy pada Senin (1/6/2026) malam, guna merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti intensitas lawatan Prabowo dan besarnya anggaran rombongan.

Selain soal biaya, Teddy juga menepis kritik Dino terkait jumlah rombongan. 

Ia mengeklaim bahwa jumlah pendamping Presiden Prabowo saat ini telah dipangkas secara signifikan jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya.

"Jumlah rombongan, ini sangat penting, jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu," tutur Teddy dalam akun Sekretariat Kabinet.

Menurut Teddy, komposisi rombongan yang turut serta dalam kunjungan luar negeri Prabowo saat ini maksimal hanya berkisar di angka 50 hingga 60 orang, sebuah fakta yang menurutnya sudah banyak diketahui oleh awak media.

Kritikan Dino Patti Djalal

Sebelumnya mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga merupakan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal menyampaikan 5 saran kepada Presiden Prabowo Subianto yang sering ke luar negeri.

Menurut Dino, Prabowo merupakan Presiden yang paling sering ke luar negeri.

"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino Patti Djalal dikutip dari akun instagramnya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).

Memakan Biaya Besar

Dino memprediksi dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya.

Ia menuturkan kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar.

Biaya itu meliputi rombongan tim pendahulu,  pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan serta uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping. Ditambah berbagai biaya lainnya.

Baca juga: Timnas Indonesia vs Oman, Rizky Ridho Dipersiapkan Jadi Kapten, Jay Idzes Absen

"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino.

Sebelum menyampaikan saran, Dino menuturkan dirinya mendapatkan anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto.

"Yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri," kata Dino.

Oleh karena itu, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya sebagai sahabat lama Prabowo. 

"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," jelas Dino.

Dino lalu menyampaikan lima saran untuk Presien Prabowo Subianto.

Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon.

Menurut Dino, kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling banter dua jam.

Baca juga: Respons Dadan Hindayana Secara Mengejutkan Dicopot Prabowo dari Jabatan Kepala BGN

Video Call 0 Rupiah

Kemudian selebihnya basa-basi, jamuan dan seremonial yang biasanya tidak perlu.

"Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," kata Dino.

Aksi penghematan melalui Zoom call, kata Dino, dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.

Dino lalu mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang sudah 17 kali menelpon Presiden AS Donald Trump.

Tetapi, Sheinbaum, belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump padahal Amerika Serikat adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko.

"Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan tauladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi," jelas Dino.

Kedua, untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir.

Ia bercerita kabarnya Presiden Finlandia Alexander Stubb sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo tapi tidak pernah direspon.
"Entah kenapa," katanya.

Kemudian, kata Dino, dalam KTT ASEAN di Cebu Filipina, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengarahkan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspon. Dino menyarankan pihak Istana menerapkan Formula 1 + 8.

"Dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos atau PBB di New York atau ASEAN atau G20 dan lain sebagainya," kata Dino.

"Sembari menyampaikan pidato presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir," tutur Dino.

"Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit presiden yang juga dikenal sebagai 08," sambung Dino.

Ketiga, Dino juga berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik.

Dino mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas.

"Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya," kata Dino.

Dino menyarankan Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono  mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelum hari H.

"Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat," kata Dino.

Dino menilai diperlukan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden Prabowo di luar negeri.

Keempat, Dino juga mengajurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinpingyang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang pepergian ke luar negeri.

Kelima, Dino mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.  

Menurut Dino, cara itu akan menghemat biaya.

Pasalnya, biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama.

"Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden yang harus selalu berada di samping Presiden," katanya.

Ia mencontohkan Mantan Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa dan Retno Marsudi.

"Semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," kata Dino.

Dino menuturkan saran itu disampaikan sebagai bentuk dari suara rakyat yang murni dari nurani mereka.

"Silahkan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini," kata Dino.

"Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri," imbuh Dino.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: tribunnews.com

Baca juga: Legenda PSMS Legimin Rahardjo Bangga Putranya Masuk Skuat Timnas U-19, Siap Nonton Langsung

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan