JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak membolehkan pegawainya memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara BGN, Arumsari, menjelaskan alasan pegawai BGN tidak diperbolehkan memiliki SPPG karena mereka merupakan pihak pengambil keputusan.

“Hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG ya,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/6/2026).

“Karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan, maka kemudian keluarlah angka (insentif) Rp6 juta flat diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, (jarak) dapur dari 400 m kemudian direvisi menjadi 100 meter, kan karena konflik kepentingan.”

Baca Juga: BGN Buka Kemungkinan Gabungkan Beberapa SPPG Jadi Satu

Mengenai pihak-pihak lain yang membuka SPPG, menurut dia, yang terpenting adalah secara teknis memenuhi persyaratan.

“Jadi, yang paling utama sebenarnya itu, kalau yang lain-lainnya si A, si B, si C yang penting teknisnya, dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas. Nanti kami akan bikin indeks yang baru memenuhi itu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan saat ini pihaknya fokus pada penerima manfaat. Sedangkan dapur SPPG merupakan konsekuensi atas jumlah penerima manfaat yang harus terlayani.

Baca Juga: BGN akan Ubah Sistem Insentif SPPG, Tak Lagi Sama Rp6 Juta per Hari

“Tapi kembali lagi jangan dibolak-balik ya. Saya pengin teman-teman memahami betul. Fokus kami adalah penerima manfaat, baru ngomong dapur. Dibedakan loh kalau yang dulu mungkin ujungnya pokoknya dapur, ya dapur pokoknya sebanyak mungkin dapur, kami enggak mau,” ucapnya.

“Pokoknya menerima manfaat dulu kita refocusing benar-benar yang targeted, yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu, baru konsekuensinya pasti dapur.”