JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Paramadina sekaligus Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza menilai pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi momen evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, indikator utama kesuksesan program MBG adalah higienitas dan pemenuhan gizi riil, bukan sekadar kecepatan menghabiskan anggaran belanja negara.

"Reformasi total manajemen dan disiplin ketat terhadap penegakan Standard Operating Procedure (SOP). Pelanggaran SOP di internal BGN harus segera dibersihkan demi menjaga integritas distribusi makanan di lapangan," ujar Handi dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Baca juga: Tugas 2 Wakil Kepala BGN yang Baru: Audit Keuangan hingga MBG di Daerah 3T

Keputusan Presiden Prabowo merombak struktur pimpinan BGN dinilai sebagai langkah korektif yang tepat.

Ia menilai, Prabowo mendengar masukan dari banyak pihak terkait banyaknya persoalan dalam program MBG.

"Evaluasi total ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mengutamakan keselamatan anak sekolah di atas segalanya dan sekaligus memperbaiki tata kelola BGN yang dinilai memiliki banyak kelemahan," ujar Handi.

Ia menilai, besarnya alokasi anggaran untuk program MBG menjadi pertaruhan besar bagi pemerintah.

Baca juga: Alasan Prabowo Tunjuk Nanik Jadi Kepala BGN: Disiplin Menjaga Kualitas MBG

Tentu dengan anggaran yang besar, ia berharap program MBG tidak menjadi sumber bancakan baru.

"Langkah perombakan ini diharapkan juga akan memperbaiki pengelolaan anggaran MBG," ujar Handi.

"Oleh sebab itu, manajemen baru punya tanggung jawab besar, wajib memotong biaya operasional birokrasi yang berlebihan agar porsi anggaran dialokasikan penuh pada kualitas dan kuantitas makanan siswa. Hal ini penting untuk memastikan gizi anak-anak Indonesia meningkat di kemudian hari," sambungnya.

Baca juga: Tiga Pimpinan BGN Jadi Tersangka: Bongkar Korupsi MBG

4 Prioritas Nanik di BGN

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan, dirinya memiliki empat langkah prioritas setelah penunjukannya sebagai Kepala BGN.

Langkah pertamanya adalah melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat program MBG.

Ia menjelaskan, BGN akan fokus memperbaiki kualitas dan tidak mengejar jumlah penerima manfaat MBG.

"Jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Baca juga: BGN Bantah Ada Perintah Hentikan Operasional Dapur MBG

BGN akan menaruh perhatian lebih besar terhadap kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga siswa sekolah dasar (SD).

Langkah kedua yang akan Nanik lakukan adalah moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Kebijakan tersebut diambil untuk menata penyebaran SPPG atau dapur MBG yang belum erata di sejumlah daerah.

Langkah ketiga, BGN akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi.

Baca juga: MBG dan Ujian Integritas Negara

BGN juga akan fokus memperbaiki fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

Langkah terakhir, BGN juga akan mencari skema alternatif untuk menjalankan program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Skema alternatif tersebut akan disusun agar pelaksanaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran," ujar Nanik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Sengkarut Proyek MBG, Korupsi Terungkap Bikin Prabowo Sedih