Jakarta, VIVA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait isu adanya penggusuran sekolah dasar (SD) di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh TNI untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). 

Jenderal Maruli menegaskan isu tersebut tak benar adanya. Ia memastikan tak ada perlakukan atau tindakan ekstrem yang dilakukan anggota TNI, maka itu ia meminta agar isu itu diklarifikasi.

"Enggak, itu banyak berita yang harus kita klarifikasi ya. Kayaknya enggak mungkin se-ekstrem itu ya. Masa ada sekolah ditiadakan seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti ini harus detail satu-satu kita klarifikasi ya," kata Maruli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Jenderal bintang empat itu menegaskan tiap sekolah yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tak mungkin digusur. Ia mengaku bakal menginstruksikan anak buahnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

"Tapi menurut saya nggak, nggak, normal kalau ada orang membubarkan sekolah sedangkan sekolahnya kan pasti sudah terdaftar di P&K. Nanti kita coba cek," kata dia.

Maruli mengatakan sering kali kabar menyebar hanya ramai di media sosial (medsos). Maruli membantah adanya penggusuran sekolah untuk Kopdes Merah Putih.

"Nggak ada, cuma sibuk di media aja kadang-kadang begini, begitu. Tapi realistisnya kan nggak mungkin ada sekolah yang sudah terdaftar di P&K terus ditiadakan. Wah ini bisa kena tuntutan hukum dia," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kodam Udayana membantah tudingan adanya intimidasi terhadap warga, penggusuran paksa, hingga perusakan fasilitas sekolah yang melibatkan anggota TNI AD dalam polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Neowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution, menjelaskan informasi yang menyebut adanya tindakan kekerasan maupun intimidasi oleh personel TNI tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Tidak terdapat tindakan intimidasi, kekerasan fisik, maupun upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan di lokasi kejadian," kata dia di Denpasar, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Amrizal, peristiwa yang viral tersebut berawal dari kendala teknis saat mobilisasi alat berat berupa ekskavator menuju lokasi pembangunan KDMP yang berada di lahan hibah masyarakat di belakang SDN Neowula.

"Akses jalan desa yang sempit serta adanya struktur penyangga atap sekolah yang berada pada jalur manuver alat berat menyebabkan dilakukan penyesuaian teknis di lapangan," katanya.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memotong sebagian tiang penyangga yang berada di area akses jalan.

Langkah itu telah dikoordinasikan sebelumnya dengan Kepala Desa Neowula dan Komite Sekolah agar alat berat dapat melintas tanpa merusak bangunan utama sekolah.