JAKARTA -   Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mendengar kritikan dan solusi langsung dari Mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang terkait ekonomi, visi Indonesia Emas 2045 hingga evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dudung menegaskan pemikiran para mahasiswa berada pada level strategis yang sangat intelektual karena tidak sekadar mengkritisi permukaan masalah, melainkan membedah akar persoalan tata kelola agraria, krisis ekologi global, hingga ketepatan sasaran kebijakan makro pemerintah.

Mahasiswa pertama, Aldian Adam Faris dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan, membuka ruang diskursus dengan melontarkan pandangan makro mengenai pentingnya diversifikasi pangan berbasis karakteristik lokal dan komunitas adat (seperti di Papua).

Kritik intelektualnya menukik pada fenomena global di mana bumi tidak lagi sekadar mengalami perubahan iklim (climate change), melainkan telah memasuki fase krisis iklim (climate crisis) yang mengancam mutu tanah dan produktivitas lahan.

Ia mempertanyakan secara tajam regulasi dan komitmen pemerintah dalam memimpin transformasi struktural dari pola ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berbasis ekologi (berkelanjutan) melalui pendekatan agroforestri demi menjaga biodiversitas hutan Indonesia.

“Apakah saat ini pemerintah telah memiliki program-program yang mengarah pada transformasi tersebut, yaitu mengurangi ketergantungan pada pola ekonomi ekstraktif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, sehingga lingkungan tetap terjaga dan produktivitas pertanian juga dapat terus ditingkatkan?” tanya Aldian, dikutip Minggu (14/6/2026).

Dudung merespons dengan menyatakan kesepakatan penuh terhadap argumen teoritis tersebut. Kastaf memaparkan bahwa pemerintah terus menggeser orientasi pembangunan ke arah ekonomi restoratif.

"Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan," tegas Dudung.

Secara teknis, kementerian terkait tengah mengeksekusi program adaptasi iklim yang fokus pada manajemen air, pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur irigasi massal, dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian jangka panjang.

Mahasiswa kedua, Naufal Syahfahlevie Samosir dari fakultas yang sama, juga secara kritis menguji reliabilitas visi swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Analisis mahasiswa tersebut menyoroti aspek fundamental yang sering terlupakan, yakni durasi regenerasi manusia. Ia memaparkan bahwa mencetak seorang petani yang mandiri, adaptif, dan tangguh memerlukan investasi waktu yang panjang, berkisar antara 10 hingga 12 tahun.

Pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi pertanian akan berakhir sia-sia jika pemerintah tidak memiliki strategi makro jangka panjang untuk menarik minat generasi muda dan memotong stigma negatif profesi petani. “Tanpa regenerasi petani yang kuat, cita-cita swasembada pangan yang berkelanjutan akan menghadapi tantangan yang besar di masa depan,” jelas mahasiswa kedua.

Menjawab kerangka berpikir tersebut, Dudung mengawalinya dengan meluruskan dikotomi konseptual di ruang publik. Ia membedakan antara swasembada pangan (kemandirian total ragam pangan nasional agar tidak tergantung impor) dengan swasembada beras (fokus pemenuhan karbohidrat utama melalui intensifikasi benih unggul/mekanisasi dan ekstensifikasi lahan luar Jawa).

Dudung juga mengklarifikasi bahwa besarnya cadangan beras di gudang Bulog bukan indikator tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara. Terkait regenerasi, dia membenarkan data bahwa mayoritas petani Indonesia berumur di atas 40 tahun dan menegaskan bahwa modernisasi teknologi adalah kunci utama agar sektor agraria kembali memikat di mata generasi muda.

Dudung memuji keberanian dan akurasi pengamatan mahasiswa tersebut. Dia secara terbuka membeberkan informasi strategis bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dudung mengonfirmasi adanya temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan tidak habis dikonsumsi anak-anak.

“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” tegas Dudung.

Pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan: standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Mengakomodasi usulan mahasiswa tersebut, Dudung menegaskan bahwa pemerintah ke depan akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan.

(Fahmi Firdaus )

Lihat juga: Gery Gany si Kembar Yang Sudah Duet dari Kecil

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.