Suara.com - Rencana pemerintah tetap melanjutkan pemanfaatan 21.801 unit motor listrik yang dibeli untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik.

Anggota MBG Watch Agus Sarwono menilai langkah tersebut justru menunjukkan cara berpikir yang keliru dalam pengelolaan anggaran publik.

Menurut Agus, pemerintah seharusnya lebih dulu menjawab apakah pengadaan motor listrik senilai sekitar Rp1,03 triliun itu memang didasarkan pada kebutuhan nyata program, bukan sekadar mencari cara agar barang yang sudah terlanjur dibeli dapat digunakan.

"Keputusan untuk terus melanjutkan pengadaan atau pemanfaatan 21.801 motor listrik MBG mencerminkan pemikiran yang salah. Negara justru sibuk mencari fungsi untuk barang yang sudah dibeli, tanpa terlebih dahulu menjawab apakah pengadaan itu benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata program," kata Agus kepada suara.com, Jumat (12/6/2026).

Ia menegaskan persoalan utama dalam polemik tersebut bukan semata-mata soal pemanfaatan motor listrik, melainkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran yang melatarbelakanginya.

"Apakah belanja publik senilai sekitar Rp1,03 triliun tersebut dibuat melalui perencanaan yang tepat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan?" kritiknya.

Ia juga mempertanyakan argumentasi yang menyebut motor listrik harus tetap dimanfaatkan karena sudah terlanjur dibeli dan dibayar negara.

Menurut Agus, pendekatan tersebut berisiko mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yakni apakah pengadaan sejak awal memang memiliki justifikasi kebutuhan yang kuat.

Lebih lanjut, Agus menilai kerugian negara tidak hanya dapat diukur dari ada atau tidaknya pemanfaatan barang yang sudah dibeli.

Baca Juga: Jupnas Gizi Pertanyakan Kontradiksi Data Program MBG, Padahal Dulu Pamer Capaian

"Kerugian negara tidak hanya muncul ketika barang terabaikan, tapi kerugian sudah terjadi saat pengadaan dilakukan tanpa dasar kebutuhan yang jelas, ketika urgensinya diragukan, ketika usulannya pernah ditolak, dan ketika prosesnya sekarang sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum," kata dia.

Karena itu, Agus meminta pemerintah tidak hanya fokus pada upaya pemanfaatan aset, tetapi juga memastikan adanya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan motor listrik tersebut.

"Jika pemerintah lebih menekankan narasi 'penyelamatan aset' daripada audit menyeluruh, maka publik berhak curiga bahwa yang sedang diselamatkan bukan kepentingan program, tetapi keputusan pengadaan yang sejak awal bermasalah," ujar Agus.