JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) buka suara setelah sejumlah partai politik menyinggung posisinya.

Partai-partai politik itu diketahui mempertanyakan apakah partai berlambang banteng itu memilih menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun pertanyaan itu dilayangkan menyusul rumor keberadaan kader PDI-Perjuangan, Andi Widjajanto, dalam demo di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) lalu.

Lantas, apa jawaban PDI-P?

Baca juga: Dipertanyakan Parpol Lain soal Posisi Politiknya, PDI-P: Kami Tidak Candu Kekuasaan

Partai penyeimbang

Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus mengatakan, PDI-P merupakan partai penyeimbang.

Menurut Deddy, penyeimbang merupakan kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik.

Namun di saat bersamaan, partainya tidak segan menyampaikan kritik.

“Pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda,” ujar Deddy, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, keberadaan partai penyeimbang sangat penting.

Baca juga: Golkar Soal Posisi Politik PDI-P: Entah Apa yang Diseimbangkan, Biar Rakyat Menilai

Jika semua parpol berada di dalam pemerintahan, fungsi checks and balances justru akan berlangsung ke jalanan dalam bentuk demonstrasi.

Senada, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menegaskan posisi politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas sebagai kekuatan penyeimbang, dan tidak ada istilah "abu-abu".

Ganjar mengatakan, PDI-P tetap menjalankan peran untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus mengkritisi kebijakan tak sesuai kepentingan publik.

Baca juga: Ganjar Tegaskan PDI-P Partai Penyeimbang, Ingatkan DPR soal Fungsi Pengawasan

"Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi," ujar Ganjar kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).

"Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," lanjut dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menekankan, sikap politik tidak seharusnya diukur dari kedekatan dengan kekuasaan maupun keterlibatan dalam pemerintahan.

Baca juga: Ganjar: Posisi PDI-P Jelas Penyeimbang Pemerintah, Tidak Ada Istilah Abu-abu

Dia bahkan menilai justru sikap politik menjadi tidak jelas apabila ditentukan oleh kepentingan memperoleh posisi atau jabatan.

"Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi/jabatan bukan oleh substansi kebijakan," jelas Ganjar.

Setali tiga uang, Deddy lantas menantang semua pihak untuk melihat partai lain, apakah —yang juga memiliki menteri di kabinet— berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum.

Baca juga: Deddy Sitorus Balas PKB: PDI-P di Luar Pemerintahan, Jadi Penyeimbang Kekuasaan

Oleh karenanya, terkait pernyataan “apa yang diseimbangkan” seperti disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji, jawabnya sudah sangat jelas, yakni fungsi checks and balances DPR terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan kekuasaan.

“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” ujar dia.

Apa bedanya dengan Orde Baru

Tak hanya itu, ia kembali membandingkan dengan yang terjadi pada zaman Orde Baru.

Baca juga: PDI-P: Negara yang Seluruh Parpolnya Dalam Pemerintahan hanya di Otoriter

Jika semua pihak tidak ingin menyampaikan kritik, maka tidak ada bedanya dengan Orde Baru.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” tambah Deddy.

Terlebih, Deddy kerap mendengar keluhan dari sesama anggota DPR yang merasa tidak leluasa menyampaikan pandangan karena posisi partainya berada dalam pemerintahan.

Karena itu, ia mempertanyakan sikap sejumlah partai yang terus menyoroti pilihan PDI-P untuk berada di luar pemerintahan.

Baca juga: PDI-P Jelaskan Posisi Penyeimbang: Dukung yang Baik tapi Tetap Bisa Kritik

Sebab, negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan tanpa ada kekuatan penyeimbang merupakan ciri negara otoriter.

Ia lalu menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

Perbedaan posisi politik sangat wajar dan sehat bagi demokrasi Tanah Air.

“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” tegas Deddy.

Baca juga: Listrik di Bogor Dipadamkan Selama 3 Jam, Ini Wilayah yang Terdampak

Minta Golkar urusi listrik

Deddy menyarankan Partai Golkar untuk fokus memikirkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah, ketimbang mempertanyakan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

Pernyataan ini disampaikan bukan tanpa alasan.

Ketua Umum Partai Golkar adalah Bahlil Lahadalia yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Seiring dengan itu, tengah marak pemadaman listrik secara bergilir di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Listrik Padam Berulang di Bangkalan, Pengusaha Air Mineral Rugi Rp 45 Juta

"Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” tegas Deddy.

Tak Bakat Candu

Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, PDI-Perjuangan bukan partai yang selalu ingin berada dalam lingkar kekuasaan, baik saat menang maupun kalah dalam pemilu, seperti yang ia sematkan kepada Golkar.

“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujar dia.

Ia mengakui posisi di dalam pemerintahan memberi keuntungan bagi partai politik karena membuka akses terhadap kekuasaan.

Baca juga: PDI-P ke Golkar: Urus Pemadaman Listrik, Jangan Sibuk soal Posisi Kami

Namun, Deddy merasa heran jika ada pihak yang justru mempersoalkan partai yang memilih berada di luar pemerintahan.

“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan,” jelas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang