Jakarta -

Di tepi Laut Andaman, Chaiyaporn Arunrasamee sedang merapikan jaring ikannya. Perairan tempat dia mencari nafkah itu kini masuk dalam rencana ambisius pemerintah Thailand untuk membangun proyek "Land Bridge" yang akan menghubungkan pelabuhan di dua sisi semenanjung.

"Secara pribadi, saya sama sekali tidak ingin proyek itu terwujud," kata Chaiyaporn mengenai proyek yang kembali dihidupkan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul setelah perang Iran dan penutupan Selat Hormuz, jadi pembahasan soal ketergantungan banyak negara terhadap jalur pelayaran strategis dunia.

Pemerintah Thailand merancang koridor logistik senilai 1 triliun baht (sekitar Rp495 triliun). Proyek tersebut ditawarkan sebagai jalur alternatif bagi Selat Malaka yang padat dengan menghubungkan dua pelabuhan laut dalam baru, yakni Chumphon di Teluk Thailand dan Ranong di pesisir Laut Andaman.

Ranong merupakan tempat Chaiyaporn yang kini berusia 50 tahun menghabiskan seluruh hidupnya sebagai nelayan.

"Proyek ini akan dibangun di kawasan tempat kami mencari nafkah," ujarnya bulan lalu di Baan Hat Sai Dam, sebuah kampung nelayan kecil di pulau yang dikelilingi hutan bakau.

"Kalau begitu, kami harus pergi ke mana?"

Reuters menelusuri wilayah dan komunitas yang berada di jalur proyek Kanal Kra serta mewawancarai lebih dari 15 warga, pejabat daerah, pakar, perencana proyek, dan pihak lain yang terlibat maupun terdampak.

Wawancara tersebut, termasuk beberapa dokumen pemerintah yang ditinjau Reuters, mengungkap sejumlah rincian yang sebelumnya belum dipublikasikan mengenai proyek yang menjanjikan penghematan biaya logistik dan percepatan pengiriman barang. Selain itu, proyek tersebut juga menghadapi persoalan logistik yang rumit, penolakan masyarakat, dan biaya pembangunan sangat besar yang hingga kini belum berhasil menarik investor utama.

Para pakar menilai proyek tersebut masih sangat ambisius secara ekonomi dan kecil kemungkinan mampu bersaing dengan Selat Malaka sebagai jalur transit global. Namun, proyek itu dinilai tetap berpotensi menjadi koridor strategis berskala lebih kecil bagi Thailand.

Selat Malaka sepanjang sekitar 900 kilometer yang diapit Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura merupakan jalur laut terpendek yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa.

"Land Bridge pada akhirnya dapat berkembang menjadi aset keamanan nasional yang dibangun secara bertahap untuk menjamin keamanan jalur energi domestik sekaligus meningkatkan kemampuan ekspor Thailand melalui wilayah baratnya," kata Eugene Mark dari ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.

Alternatif Selat Malaka

Menurut presentasi internal pemerintah Thailand yang diperoleh Reuters, koridor tersebut dapat memangkas biaya logistik hampir 30% dan mempercepat waktu pengiriman hingga 14 hari bagi kargo yang bergerak antara wilayah Cina bagian selatan dan pelabuhan-pelabuhan di Samudra Hindia yang melayani Asia Selatan dan Timur Tengah.

Inti proyek ini adalah jalur kereta api standar yang membentang sekitar 90 kilometer antara kedua pelabuhan laut dalam tersebut.

Masih menurut presentasi itu, kedua pelabuhan nantinya akan mampu menangani hingga 20 juta TEU per tahun.

TEU atau Twenty-foot Equivalent Unit adalah satuan ukuran standar yang digunakan dalam industri logistik dan pelayaran untuk menyatakan kapasitas kargo atau muatan peti kemas.

Jalur tersebut akan dilengkapi rel meter gauge (ukuran lebar jalur kereta api) yang terhubung dengan jaringan kereta api nasional Thailand.

Koridor itu juga akan didukung jalan raya multijalur dan jaringan jalan lokal yang terintegrasi dengan sistem transportasi nasional Thailand.

Menurut perkiraan pemerintah Thailand, sekitar 80% lalu lintas peti kemas di pelabuhan utama kawasan Selat Malaka, termasuk Singapura, merupakan kargo transshipment yang menunggu dipindahkan dari satu kapal ke kapal lain, bukan barang yang ditujukan untuk pasar lokal.

"Kami ingin mengambil sebagian dari pasar 80% tersebut, khususnya segmen feeder," kata Direktur Jenderal Kantor Kebijakan dan Perencanaan Transportasi dan Lalu Lintas Thailand , Jiraroth Sukolrat.

Ia merujuk pada kapal pengangkut barang berkapasitas hingga 12.000 TEU.

Menurut presentasi pemerintah tersebut, pengiriman barang antarkapal feeder dari Teluk Thailand ke Laut Andaman atau sebaliknya berpotensi sekitar 10% lebih murah dan enam hari lebih cepat dibandingkan rute serupa melalui Singapura, terutama karena tingkat kemacetan yang lebih rendah.

"Kami tidak membidik kapal-kapal utama berukuran raksasa," jelas Jiraroth.

Menjaga keseimbangan diplomatik

Panel yang ditunjuk pemerintah Thailand dan saat ini sedang meninjau proyek beserta laporan dampak yang pernah dibuat dijadwalkan menyerahkan hasil kajiannya sebelum akhir Juli 2026.

Rencana Kanal Kra yang pertama kali muncul sekitar 2020 merupakan kelanjutan dari berbagai proyek infrastruktur serupa yang pernah diusulkan pemerintah Thailand selama dua dekade terakhir, tetapi tidak pernah terwujud akibat perubahan kebijakan dan minimnya dukungan investasi berkelanjutan.

Berbeda dengan rancangan sebelumnya, versi terbaru proyek ini tidak lagi mencakup kompleks petrokimia dan kilang minyak. Fokus proyek kini diarahkan pada pembangunan pelabuhan, jaringan kereta api, dan industri ringan.

"Konsep dasarnya sebenarnya tidak banyak berubah. Yang berubah adalah cara proyek ini dikemas," kata Wipawadee Panyangnoi, peneliti independen yang menulis disertasi doktoralnya mengenai usulan Land Bridge.

"Dulu pemerintah secara terbuka membicarakan kawasan industri dan petrokimia, yang kemudian ditolak masyarakat. Sekarang proyek ini dibingkai sebagai infrastruktur transportasi dan logistik karena bahasa tersebut lebih mudah diterima publik."

Menurut Eugene Mark dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, pemerintah Thailand menghadapi tantangan besar untuk meyakinkan perusahaan pelayaran agar bersedia menanggung biaya dan waktu tambahan untuk membongkar muatan, memindahkannya melalui jalur darat, lalu memuatnya kembali ke kapal lain.

"Hal itu membuktikan bahwa model bongkar muat ganda ini benar-benar dapat bersaing dengan sistem pelayaran langsung melalui Selat Malaka masih menjadi tantangan besar," paparnya.

Namun, Jiraroth mengatakan pemerintah telah belajar dari kegagalan proyek-proyek sebelumnya.

Menurutnya, negara akan berperan sebagai regulator dan pendukung, sementara pembiayaan utama akan berasal dari investor swasta.

"Proyek ini harus dijalankan oleh konsorsium yang melibatkan perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, lembaga pembiayaan, dan pengembang lahan," jelas dia.

Sejauh ini, sambung Mark, minat investor masih sangat hati-hati dan belum menunjukkan komitmen yang jelas karena kerangka kebijakan yang terus berubah serta kebutuhan modal yang sangat besar.

Proyek tersebut juga menghadapi situasi geopolitik yang rumit karena negara-negara tetangga mengamatinya dengan kombinasi antara ketertarikan dan kewaspadaan.

"Perusahaan milik negara Cina kemungkinan tidak akan menggelontorkan investasi besar kecuali mereka memperoleh kendali operasional yang kuat. Hal itu dapat memicu penolakan politik di dalam negeri Thailand terkait isu kontrol asing," nilai Mark.

"Thailand harus menjaga keseimbangan diplomatik secara hati-hati agar koridor ini tidak berubah menjadi titik ketegangan geopolitik."

Kementerian Luar Negeri Singapura masih belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut kepada Reuters.

Penolakan kian meluas

Chaiyaporn termasuk di antara belasan warga yang tinggal di sepanjang koridor sepanjang 90 kilometer antara kedua pesisir yang mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menolak proyek tersebut.

Wilayah yang akan terdampak merupakan kawasan tempat hidup komunitas nelayan dan petani yang khawatir kehilangan sumber penghidupan.

Di Distrik Phato yang subur dan berada di tengah jalur proyek, perkebunan durian dan lahan kopi menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.

Sebagian warga mempertanyakan apakah industrialisasi dalam skala sebesar itu memang diperlukan.

"Industri durian di kampung halaman saya saja menghasilkan sekitar 10 miliar baht per tahun tanpa perlu membangun apa pun yang baru," kata pengusaha kopi berusia 30 tahun, Chalermchart Seekhiao.

"Itu sebabnya masyarakat perlu memahami bahwa kawasan ini bukan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan."

Proyek tersebut mendapat hambatan baru bulan ini setelah regulator memerintahkan penyusunan ulang secara menyeluruh Kajian Dampak Lingkungan dan Kesehatan.

Keputusan itu diambil karena terdapat perbedaan besar antara hasil penelitian pemerintah dan kajian swasta mengenai kepadatan kehidupan laut di sekitar lokasi pelabuhan yang direncanakan.

"Penolakan warga setempat saja memang jarang cukup untuk membatalkan proyek raksasa yang didorong dari atas ke bawah di Thailand. Namun, penolakan tersebut dapat menjadi hambatan regulasi yang kuat dan meningkatkan risiko bagi investor," pungkas Mark.

Artikel ini merupakan tulisan eksklusif Reuters dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

Editor: Rizki Nugraha

(ita/ita)