BREAKING NEWS: Prabowo Umumkan Percepat Kereta Trans Kalimantan, Tantang Kemenhub-PT KAI - PONTIANAK POST

PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat dimulainya era baru pembangunan Kereta Trans Kalimantan setelah memerintahkan percepatan pembangunan jalur Trans Sumatra dan membuka kemungkinan kedua proyek strategis nasional tersebut dikerjakan secara bersamaan. Bagi Kalimantan Barat, arahan itu menjadi angin segar karena pemerintah baru menyelesaikan tender pemutakhiran masterplan jalur kereta api Pulau Kalimantan pada 2026 sebagai pijakan menuju tahap pembangunan.

"Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai," kata Prabowo saat meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Arahan tersebut menjadi momentum penting bagi Kalimantan Barat. Selama bertahun-tahun proyek kereta api masih berada pada tahap kajian. Kini, setelah masterplan diperbarui, pemerintah memiliki dokumen acuan untuk menentukan prioritas pembangunan jaringan rel di seluruh Kalimantan, termasuk Kalbar.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pembangunan Trans Sumatra akan menghubungkan Bakauheni hingga wilayah paling utara Pulau Sumatra. Setelah itu, fokus pembangunan diarahkan ke Kalimantan sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas nasional.

Presiden bahkan meminta komitmen langsung dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Bisa, KAI? Menteri Perhubungan? Kita kasih dia. Tugas harus dikasih yang berat, jangan kasih yang ringan-ringan," ujar Prabowo.

Menurut Presiden, negara sebesar Indonesia membutuhkan keberanian membangun infrastruktur jangka panjang yang mampu menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

"Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Kalau tidak sampai ke langit, minimal kita jatuh di antara bintang-bintang," katanya.

Kalbar Ingin Menjadi Titik Awal Pembangunan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap mendukung pembangunan Kereta Trans Kalimantan apabila pemerintah pusat mulai merealisasikannya.

Kepala Bappeda Kalbar Linda Purnama mengatakan komitmen tersebut telah disampaikan dalam pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

"Kereta api ini nantinya bukan hanya mendukung konektivitas yang lebih ekonomis di Kalimantan, tetapi juga mempercepat mobilitas logistik," ujarnya kepada Pontianak Post.

Pemprov Kalbar berharap pembangunan dimulai dari provinsi ini. Kehadiran Pelabuhan Internasional Kijing dinilai menjadi keunggulan karena dapat berfungsi sebagai simpul distribusi logistik nasional sekaligus pintu ekspor berbagai komoditas unggulan.

"Dengan adanya kereta api, konektivitas antarwilayah akan semakin kuat," kata Linda.

Jaringan Rel Dinilai Mampu Menekan Biaya Logistik

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya mengungkapkan pemerintah tengah mematangkan rencana pembangunan jaringan rel sepanjang sekitar 2.772 kilometer di Pulau Kalimantan.

Jaringan tersebut dinilai penting karena Kalimantan hingga kini masih menjadi satu-satunya pulau besar di Indonesia yang belum memiliki jaringan kereta api antarkota.

Pengamat transportasi sekaligus dosen Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Said, menilai Kalbar sebenarnya sudah memiliki fondasi yang cukup kuat. Studi kelayakan serta penetapan trase jalur telah disusun sejak 2015, sementara jaringan perkeretaapian Kalimantan sudah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 296 Tahun 2020.

Menurutnya, optimisme semakin meningkat setelah pemerintah menyelesaikan tender pemutakhiran masterplan pada 2026.

"Kajian tersebut menjadi dasar penyusunan kebutuhan transportasi, arah pengembangan jaringan rel, integrasi logistik, hingga konektivitas antarkawasan di Kalimantan," jelas Said.

Ia menilai keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pelabuhan Kijing, serta rencana Kereta Cepat Trans Borneo akan semakin memperkuat alasan pembangunan rel di Pulau Kalimantan.

Kehadiran kereta api diperkirakan mampu menurunkan biaya distribusi komoditas unggulan Kalbar, seperti sawit, karet, lada, bauksit, zirkon, hingga emas. Efisiensi logistik itu juga berpotensi membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang jalur rel.

Data pemerintah menunjukkan pembangunan transportasi berbasis rel menjadi salah satu strategi utama menekan biaya logistik nasional. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya logistik Indonesia pada 2022 mencapai 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari angka tersebut, 8,79 persen PDB berasal dari biaya transportasi logistik, dengan angkutan jalan menjadi penyumbang terbesar sebesar 2,66 persen PDB. Sebaliknya, kontribusi angkutan kereta api baru sekitar 0,04 persen PDB, mencerminkan masih rendahnya pemanfaatan moda rel dalam distribusi barang.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk di Kalimantan. Bagi Kalimantan Barat, kehadiran jalur kereta api tidak hanya menambah pilihan moda transportasi, tetapi juga berpotensi mengubah pola distribusi logistik.

Jaringan rel yang terhubung dengan kawasan industri, sentra perkebunan, pertambangan, hingga Pelabuhan Internasional Kijing diyakini mampu menekan biaya angkut, mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan, serta meningkatkan daya saing komoditas daerah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan dalam Rencana Strategis 2025–2029 menegaskan pengembangan kereta api barang merupakan instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional karena mampu mengangkut muatan dalam volume besar dengan biaya yang lebih kompetitif, terutama pada koridor komoditas. Melalui penguatan sistem transportasi multimoda, pemerintah menargetkan biaya transportasi logistik nasional turun dari 8,79 persen PDB menjadi 7,56 persen PDB pada 2029.

Tantangan Terbesar Ada pada Kesiapan Daerah

Di balik optimisme tersebut, Said mengingatkan bahwa tantangan pembangunan Kereta Trans Kalimantan bukan hanya soal investasi.

Pemerintah memang memperkirakan pembangunan sekitar 14 ribu kilometer jaringan kereta nasional hingga 2045 membutuhkan investasi sekitar Rp1.200 triliun. Namun, menurut Said, hambatan utama justru berada pada kesiapan daerah.

"Pembebasan lahan, penyelesaian AMDAL, perizinan, serta koordinasi lintas instansi harus diselesaikan sejak awal agar proyek tidak mengalami keterlambatan," katanya.

Ia mencontohkan proyek Jalan Tol Supadio–Pontianak yang sempat tertunda akibat persoalan administratif.

"Jika hal-hal mendasar seperti ini belum bisa diselesaikan untuk proyek jalan tol, apa yang membuat kita yakin proyek kereta api yang jauh lebih kompleks akan berjalan berbeda?" ujarnya.

Menurut Said, Kereta Trans Kalimantan merupakan proyek lintas generasi yang membutuhkan konsistensi kebijakan. Rel kereta harus dibangun sebagai bagian dari sistem transportasi terpadu bersama jalan, pelabuhan, dan bandara sehingga benar-benar mampu meningkatkan daya saing ekonomi Kalimantan Barat dalam jangka panjang. (ars)

Konteks

• Pemerintah menyelesaikan tender pemutakhiran Masterplan Jalur Kereta Api Pulau Kalimantan pada 2026.
• Kalimantan direncanakan memiliki jaringan rel sekitar 2.772 kilometer.
• Jaringan tersebut menjadi bagian dari penguatan konektivitas nasional setelah pembangunan Trans Sumatra.
• Kalbar berharap Pelabuhan Kijing menjadi simpul utama distribusi logistik apabila proyek dimulai dari wilayah barat Kalimantan.

FAQ Singkat

Mengapa Kereta Trans Kalimantan penting bagi Kalbar?
Karena dapat menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan memperkuat konektivitas dengan Pelabuhan Kijing serta kawasan industri.

Apakah proyek sudah mulai dibangun?
Belum. Pemerintah baru menyelesaikan pembaruan masterplan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.

Apa tantangan utamanya?
Selain kebutuhan investasi besar, tantangan terbesar adalah pembebasan lahan, penyelesaian AMDAL, perizinan, dan koordinasi lintas instansi.