Ringkasan Berita:

• Israel mengungkap rencana “migrasi sukarela” untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza dengan melibatkan Mossad dalam proses pengelolaannya.
• Israel juga menyiapkan pusat penampungan kemanusiaan di Gaza melalui Board of Peace, dengan Tel al-Sultan dekat Rafah disebut sebagai lokasi awal bagi warga sipil terdampak konflik.
• Rencana pemindahan warga Palestina menuai kritik karena dianggap berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan dan menimbulkan perdebatan terkait masa depan Gaza.

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel mengungkap program baru yang disebut sebagai “migrasi sukarela” untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel, Gila Gamliel yang mengklaim inisiatif tersebut telah dipersiapkan dan mulai dibahas di tingkat pemerintahan.

Dalam keterangannya, Gamliel mengatakan dirinya telah menyusun sebuah inisiatif politik bernama “migrasi sukarela dari Jalur Gaza”. Menurutnya, rencana tersebut hampir memasuki tahap pelaksanaan dan akan melibatkan badan intelijen luar negeri Israel, Mossad.

"Kami telah menyiapkan rencana ini dan mempresentasikannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap diimplementasikan, dan Mossad kini telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin," ujar Gamliel, dikutip dari Middle East Monitor.

Meski menyebut program tersebut telah disiapkan, Gamliel belum memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemindahan warga Palestina dari Gaza. 

Ia juga tidak mengungkap negara mana yang akan menjadi tujuan relokasi apabila rencana tersebut benar-benar dijalankan.

Menurut Gamliel, program tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas setelah operasi militer Israel di Jalur Gaza berlangsung dalam waktu panjang.

Ia mengatakan Israel akan terus memperluas operasi militernya hingga mencapai tujuan perang, yaitu melemahkan kemampuan Hamas dalam mengendalikan Gaza, baik dari sisi militer maupun politik.

"Saat ini kami menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza secara militer, dan kami akan terus maju hingga mencapai tujuan perang," kata Gamliel.

Baca juga: Zionis Israel Terus Serang Gaza: Ibu dan Bayi Tewas di Khan Younis

Dewan Perdamaian Siapkan Pusat Penampungan Gaza

Lebih lanjut rencananya pemerintah Israel juga akan mengebut persiapan pengelolaan pusat penampungan kemanusiaan di wilayah Gaza.

Menurut laporan media Israel Israel Hayom, Dewan Perdamaian atau Board of Peace disebut akan menjalankan proyek percontohan untuk mengelola pusat penampungan di wilayah Gaza yang tidak berada di bawah kendali Hamas.

Wilayah Tel al-Sultan, dekat Rafah, disebut menjadi lokasi awal penempatan warga sipil, terutama mereka yang diklaim tidak memiliki hubungan dengan Hamas.

Rencana tersebut dilaporkan akan melibatkan pasukan multinasional bernama International Stabilization Force yang berada di bawah koordinasi Board of Peace.

Pasukan tersebut disebut akan ditempatkan di Kamp Amitai milik Israel yang berada di sekitar Jalur Gaza. Mereka akan menggunakan perlengkapan keamanan dengan fokus menjaga ketertiban di zona kemanusiaan.

Dalam skema tersebut, nantinya kawasan penampungan awal tidak akan dibangun menggunakan beton. Sebagai gantinya, fasilitas hunian sementara akan menggunakan unit bergerak atau karavan yang dilengkapi dengan layanan dasar.

Fasilitas tersebut direncanakan mencakup layanan kesehatan, kebutuhan dasar, serta tempat tinggal sementara bagi warga yang terdampak konflik.

Laporan tersebut juga menyebut skema ini berpotensi memperluas wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel di Jalur Gaza.

Sementara itu, militer Israel dilaporkan masih melanjutkan perluasan kendali wilayah di luar area yang disebut sebagai "Garis Kuning".

Masa Depan Gaza Masih Menjadi Perdebatan

Namun pernyataan tersebut langsung menuai perhatian dan kritik dari berbagai pihak internasional. 

Gagasan mengenai relokasi warga Palestina serta kemungkinan pembangunan permukiman Israel di Gaza dinilai bertentangan dengan berbagai usulan penyelesaian konflik yang sebelumnya telah dibahas oleh komunitas internasional.

Hingga kini, pemerintah Israel belum mengungkap detail lebih lanjut mengenai pelaksanaan program tersebut, termasuk jumlah warga yang akan dipindahkan, lokasi tujuan, maupun bentuk keterlibatan Mossad dalam rencana tersebut.

Rencana “migrasi sukarela” ini menambah daftar isu kontroversial dalam konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung. 

Masa depan Jalur Gaza dan status jutaan warga Palestina di wilayah tersebut tetap menjadi salah satu persoalan utama dalam upaya mencari solusi politik dan kemanusiaan.

Di satu sisi, pemerintah Israel menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi keamanan dan penataan ulang wilayah Gaza. Namun, disisi lain, banyak pihak internasional mempertanyakan dampak kemanusiaan dan legalitas dari rencana tersebut.

Dengan konflik yang masih berlangsung dan belum adanya kesepakatan politik permanen, masa depan Gaza serta jutaan warga Palestina di wilayah tersebut masih menjadi salah satu isu paling kompleks di dunia internasional.

(Tribunnews.com / Namira)