KPK: 230 Kendaraan Dinas Pemprov Papua Hilang Jejak - Beritasatu
Jayapura, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 230 kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Papua belum diketahui keberadaannya. Sementara 70 kendaraan dinas senilai Rp 5,71 miliar hingga kini belum dikembalikan karena masih dikuasai pihak yang tidak berhak.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung mengatakan temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2025.
"Hasil pemeriksaan juga mencatat sebanyak 230 kendaraan dinas dengan nilai perolehan Rp 28,68 miliar belum dapat ditelusuri keberadaannya," kata Maruli di Jayapura, Jumat (17/7/2026).
Total terdapat 300 kendaraan dinas yang masih bermasalah dengan nilai perolehan mencapai Rp 34,4 miliar.
"Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah, termasuk pengelolaan barang milik daerah agar lebih tertib dan akuntabel," ujarnya dikutip dari Antara.
Maruli mengatakan pembinaan dan pengawasan akan diperkuat agar temuan serupa tidak terulang dengan melibatkan kementerian dan lembaga pembina, termasuk inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di daerah.
Menurutnya, perbaikan tata kelola membutuhkan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua, mulai dari kepala daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD), apalagi berdasarkan hasil pusat pemantauan pencegahan atau monitoring center for prevention (MCP) dan survei penilaian integritas atau SPI masih menunjukkan adanya kerentanan dalam tata kelola pemerintahan.
Maruli menambahkan perbaikan tata kelola memerlukan komitmen kuat dari gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, serta seluruh kepala OPD.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu