11.925 Rumah Rusak Akibat Gempa NTT, Bakal Dapat Bantuan Rp 15-30 Juta - Kompas

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026.

Besaran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Namun, bantuan tersebut baru dapat disalurkan setelah pendataan dan verifikasi kondisi rumah warga rampung dilakukan.

Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk membantu warga memperbaiki atau mendapatkan tempat tinggal setelah rumah mereka terdampak gempa.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban Gempa NTT

Untuk rumah yang masuk kategori rusak ringan, BNPB menyiapkan bantuan sebesar Rp 15 juta. Sementara itu, warga dengan rumah rusak sedang akan memperoleh bantuan rumah rusak senilai Rp 30 juta.

"Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah," jelas Suharyanto dikutip dari laman resmi BNPB, Rabu (19/8/2026).

Adapun bagi rumah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap).

Sebelum huntap selesai dibangun, warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan berat akan mendapatkan pilihan tempat tinggal sementara.

Baca juga: Usai Gempa NTT, Air Bersih dan Jalan di Nagekeo Mulai Dipulihkan

Pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 atau hunian sementara (huntara).

Dengan skema tersebut, warga yang rumahnya rusak berat dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhannya. Mereka bisa menggunakan DTH untuk menyewa tempat tinggal atau menempati huntara sampai pembangunan hunian tetap selesai.

"Dan yang rusak berat misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen, hunian tetap dibangun atau diberikan dana tunggu hunian,” jelas Suharyanto.

Baca juga: Mentan Amran Kirim Bantuan Pangan Rp 75,4 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Pastikan Tersalurkan

Pendataan Penerima Bantuan Rumah Rusak

Suharyanto menekankan, bantuan belum bisa langsung diberikan sebelum pemerintah menyelesaikan pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah.

Langkah tersebut diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi masing-masing rumah. Selain itu, verifikasi juga dilakukan untuk mencegah munculnya data ganda ataupun kesalahan dalam menentukan kategori kerusakan.

Karena itu, BNPB meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah terdampak memperkuat koordinasi dalam proses pendataan dan verifikasi.

Kerja sama antara pemerintah daerah, BPBD, serta unsur terkait lainnya dinilai penting agar proses pendataan dapat berlangsung secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Menteri PU Pimpin Upacara Bendera di NTT, Sempat Ada Gempa Susulan

Untuk mempercepat penanganan pascagempa, Kepala BNPB juga meminta setiap kabupaten dan kota yang terdampak segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat.

Satgas tersebut dapat dibentuk oleh bupati atau wali kota dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Dengan demikian, penanganan di lapangan, termasuk pendataan rumah rusak dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak, dapat dikoordinasikan secara lebih terpadu.

Baca juga: Mendagri Ungkap Prioritas Pemerintah Dorong Pemulihan Pascagempa Berbasis Data di NTT

“Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya," ujar Suharyanto.

"Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata dia lagi.

BNPB bersama pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan penanganan pascagempa. Pemantauan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak hingga penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan.

Jumlah Korban dan Rumah Rusak Gempa NTT

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan, sebanyak 11.925 rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa.

Baca juga: AHY Wajibkan Infrastruktur Pascagempa NTT Ekstra Kuat dan Tahan Gempa

Dari total tersebut, sebanyak 5.516 rumah masuk kategori rusak berat. Kemudian, 1.916 rumah mengalami rusak sedang dan 4.493 rumah lainnya rusak ringan.

"Dengan daerah-daerah dengan rusak tertinggi adalah di Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Ngada,” kata Berton dalam konferensi pers dikutip dari KOMPAS TV.

Selain kerusakan bangunan, gempa juga menyebabkan ribuan warga mengalami luka-luka.

Baca juga: Gempa NTT: Infrastruktur Rusak, Bantuan Terus Disalurkan

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Selasa, jumlah korban luka tercatat sebanyak 1.182 orang.

Berton merinci, korban luka di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas 442 orang yang mengalami luka berat dan 513 orang luka ringan.

“Di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 442 luka berat dan 513 luka ringan. Di Kabupaten Manggarai 31 luka berat dan 88 luka ringan,” kata dia.

Baca juga: Mendagri 5 Hari Berada di NTT, Pastikan Negara Hadir untuk Korban Gempa

Sementara itu, di Kabupaten Ngada tercatat 14 orang mengalami luka berat, satu orang luka sedang, dan 19 orang luka ringan.

Kemudian, Kabupaten Nagekeo mencatat 13 orang luka berat dan sembilan orang luka ringan. Adapun di Kabupaten Manggarai Barat terdapat 13 orang yang mengalami luka-luka.

Di Kabupaten Sikka, korban luka terdiri dari 12 orang dengan luka berat dan tujuh orang luka ringan.

Sedangkan di Kabupaten Ende, tercatat lima orang mengalami luka berat dan 15 orang lainnya mengalami luka ringan.

Baca juga: Antisipasi Gempa Susulan NTT, Kementerian PU Tunda Cek Menyeluruh Jalan dan Jembatan

Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT